PENGANTAR HUKUM EKONOMI

· Uncategorized
Authors

BAB I

PENGANTAR HUKUM EKONOMI

 

  1. A.                 Pendahuluan

Pada bab ini, akan dibahas tentang pengertian hukum, pengertian ekonomi, pengertian hukum ekonomi, hubungan hukum ekonomi dan pembangunan, sertasumber-sumber hukum ekonomi. Melalui bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar hukum ekonomi dan memahami pentingnya hukum ekonomi yang akan dijadikan dasar bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi agar tercipta iklim ekonomi yang kondusif.

B. Penyajian

1. Pengertian Hukum

Kata “hukum” mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Para ahli sarjana hukum memberikan pengertian hukum dengan melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan titik beratnya. Berbeda-beda antara ahli yang satu dengan yang lain, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang definisi hukum, antara lain di bawah ini:

a. Menurut Van Kan

Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.

b. Menurut Utrecht

Hukum merupakan himpunan peraturan (baik berupa perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

c. Menurut Wiryono Kusumo

Hukum adalah merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi.

Dari pendapat para ahli hukum belum terdapat satu kesatuan mengenai pengertian hukum, namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum memiliki

beberapa unsur yaitu :

  1. Adanya peraturan/ketentuan yang memaksa
  2. Berbentuk tertulis maupun tidak tertulis
  3. Mengatur kehidupan masyarakat
  4. Mempunyai sanksi.

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Peraturan yang tertulis sering disebut perundangundangan tertulis atau hukum tertulis dan kebiasan-kebiasaan yang terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Sedang Peraturan yang tidak tertulis sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Tujuan dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Di samping dua tujuan utama tersebut terdapat juga tujuan lainnya yang dikemukakan para sarjana hukum, seperti kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Menurut Prof Sri Redjeki Hartono, batasan hukum ialah hukum harus mampu menjaga dan mengatur harkat dan martabat manusia. Hukum juga harus mampu mengatur kehidupan manusia dengan mengatur keseimbangan kepentingan semua pihak demi kesejahteraan nilai-nilai kemanusiaan.

 

2. Pengertian Ekonomi

Ilmu ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa). Kata “ekonomi” berasal dari bahasa latin oikonomia yang mengandung pengertian pengaturan rumah tangga. Rumah tangga disini mungkin kecil seperti sebuah keluarga, mungkin juga besar seperti negara. Pengaturan demikian bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Berbeda dengan hukum, pengaturan melalui ekonomi di atas terbatas pada usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang tersedia secara lebih efisien dan produktif. Jadi, belum berorientasi pada pencapaian keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan sumber daya ekonomi tersebut yang dapat dilakukan melalui hukum.

 

3. Pengertian Hukum Ekonomi

Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Di seluruh dunia hukum yang berfungsi mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Rochmat Soemitro memberikan definisi, hukum ekonomi merupakan sebagian keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana saling berhadapan kepentingan masyarakat.

Sedang Sunaryati Hartono menyatakan hukum ekonomi indonesia adalah keseliruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia.

Sunaryati hartono juga membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu:

1)     Hukum ekonomi pembangunan, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi (misal hukum perusahaan dan hukum penanaman modal)

2)     Hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hokum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia (misal, hukum perburuhan dan hukum perumahan).

 

Hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi dalam berbagai kegiatan bidangnya ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belim diatur oleh hukum. Jadi hukum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antara hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi.

Hukum ekonomi merupakan kajian baru yang berawal dari konsep kajian hukum dagang. Jadi embrio dari hukum ekonomi adalah kajian hukum dagang dan perkembangan pada bagian dari hukum perdata. Kajian hukum perdata, dalam hal ini hukum dagang, selalu mempunyai tekanan utama pada perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) dan tekanan utama pada hak dan kewajiban para pihak. Pengkajian hukum dagang juga dikaji dengan pendekatan mikro saja sehingga hukum dagang berada dalam ranah privat.

Sedang hukum ekonomi tidak hanya dikaji dari hukum perdata saja tapi harus dikaji dari banyak aspek sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang atau perdata umumnya. Hukum ekonomi mempunyai kajian dengan pendekatan makro dan mikro. Kajian yang berkonsep makro maksudnya ialah kajian hukum terhadap setiap hal yang ada kaitannya dengan kegiatan pelaku ekonomi secara makro, dalam bagian ini ada campur tangan negara terhadap kegiatan tersebut sehingga tercapai masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar (ruang lingkup publik). Sedangkan kajian yang berkonsep mikro maksudnya ialah kajian yang mempunyai wawasan khusus terhadap hubungan-hubungan yang tercipta karena adanya hubungan hukum para pihak yang sifatnya nasional, kondisional, situasional (ruang lingkup hukum privat). Dengan demikian hukum ekonomi berada dalam ranah atau mengacu pada hukum privat dan publik.

 

4. Hubungan Hukum Ekonomi dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran. Dengan demikian perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan.

Ciri-ciri dari hukum ekonomi adalah negara ikut berperan sebagai regulator dalam pengaturan berbagai kegiatan ekonomi. Apabila kegiatan ekonomi tedak dicampuri atau tidak ada intervensi dari negara maka pelaku ekonomi cenderung bersikap sewenang-wenang maka tujuan ekonomi untuk tercipta kemakmuran dan pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata bagi masyarakat tidak akan terwujud.

Dengan adanya hukum ekonomi dapat dicegah adanya tindakan sewenangwenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil. Hukum ekonomi yang memadai akan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum ekonomi, masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.

Hambatan-hambatan yang sering muncul dalam pembangunan ekonomi antara lain birokrasi yang berlebihan yang akan memakan waktu bagi investor yang ingin mengurus izin untuk menanamkan modal di Indonesia, persaingan tidak sehat antar pelaku ekonomi, dan aturan hukum yang tidak jelas sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Partisipan dalam pembangunan ekonomi suatu negara yaitu pemerintah, swasta nasional, dan pihak asing. Negara akan kesulitan menarik investor asing atau partisipan pihak asing apabila hukum ekonomi suatu negara tidak menunjang pembangunan ekonomi karena investor asing akan enggan berinvestasi bila hukum ekonomi suatu negara tidak memadai.

 

 

5. Sumber Hukum Ekonomi

Sumber Hukum Ekonomi adalah tempat di mana hukum ekonomi dapat ditemukan.Sumber hukum ekonomi terdiri dari

a. Peraturan Perundang-undangan

Merupakan produk hukum tertulis yang sengaja diciptakan oleh pihak yang berwenang. Perundang-undangan merupakan produk hukum yang dibuat dari atas yang kemudian pelaksanaannya dipaksakan kepada masyarakat untuk ditaati.

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undangan. Artinya perjanjian yang dibuat mengikat para pihak seperti mengikatnya undang-undang. Hal ini dijamin oleh Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukun Perdata yang isinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak dapat menggunakan isi perjanjian mereka sebagai sumber atau dasar hukum penyelesaian sengketa.

c. Traktat

Yaitu perjanjian antar Negara, traktat dapat dibuat oleh dua Negara (bilateral) atau oleh banyak Negara (multilateral). Traktat sangat berperan penting dalam hubungan antar Negara karena dengan adanya traktat maka apabila ada sengketa antar Negara dapat diselesaiakan menggunakan traktat mengingat setiap Negara memiliki kedaulatan dan juga aturan hukum masing-masing Negara berbeda-beda dan tidak dapat dipaksakan berlaku di Negara lain. Supaya hukum tertentu berlaku di banyak Negara terlebih dahulu harus ada perjanjian antar Negara. Perjanjian antar Negara ini dimaksudkan untuk menerobos sifat kedaulatan Negara tersebut. Supaya rakyatdi Negara-negara peserta perjanjian mengikat, perjanjian yang ditandatangani oleh pemerintah masing-masing Negara tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengesahan (ratifikasi) agar setara dengan hokum nasional di masing-masing Negara peserta. Misalnya dijadikan undang-undang atau keputusan presiden (Dahlan, 2000: 12).

d. Jurisprudensi

Yaitu putusan-putusan hakim sebelumnya yang dapat dijadikan sumber hukum untuk memutuskan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi berasal dari hasil pemikiran para hakim pada berbagai tingkatan peradilan yang disimpan dalam suatu system informasi hukumbaik dalam bentuk tertulis maupun database elektronik (komputer), yang dapat diakses melalui lembaga-lembaga peradilan atau perpustakaan-perpustakaan hukum (Dahlan, 2000:13).

Di Indonesia, hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan jurisprudensi. Apabila jurisprudensi dianggap relevan tentu hakim akan menggunakannya.

 

e. Kebiasaan

Kegiatan ekonomi bermula dari suatu kebiasaan yang tumbuh di masyarakat yang kemudian dijadikan undang-undang sebagai sumber hukum yang mengatur. Namun berhubung banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat ekonomi maka ada kebiasaan-kebiasaan yang belun dijadikan perundang-undangan. Oleh karena itu kebiasaan-kebiasaan ekonomi yang timbul dalam masyarakat ekonomi namun belum dijadikan perundangundangan dapat dipergunakan sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan suatu sengketa ekonomi.

f. Doktrin

Merupakan pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mana pendapat tersebut dapat digunakan sebagai sumbangan atau hasil pemikiran dalam pembentukan perundang-undangan dan juga dapat dipergunakan untuk menafsirkan sumberhukum tertentu. Bentuk dari doktrin yaitu asas-asas, prinsip-prinsip, atau teori-teori para ahli hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: