Pengembangan Program Pembangunan Perdesaan

· Uncategorized
Authors

Pengembangan  Program Pembangunan Perdesaan

Oleh : Amaludin, s.ip, mm

 

 

PENDAHULUAN

 

Desa memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional, disamping karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan, juga karena pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan otonom sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Melalui pemerintahan desa, masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, sesuai kebutuhan dan budaya setempat. Akan tetapi, kebijakan pembangunan perdesaan yang dilaksanakan Pemerintah Orde Baru,  mengakibatkan masyarakat desadalam posisi marjinal, hanya menjadi pengikut dan obyek semata. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan desa, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Berbagai keputusan umumnya sudah diambil dari atas, dan sampai ke masyarakat dalam bentuk sosialisasi yang tidak bisa ditolak. Masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah, belum menjadi subyek pembangunan, atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak).

            Kelahiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 22 tersebut hendaknya dapat masyarakat dapat kembali berperan, menemukan jati dirinya yang selama ini hilang, antara lain mencakup : (a) penguatan peran masyarakat (tidak sekedar peranserta masyarakat) yaitu menempatkan masyarakat secara bertahap dalam posisi menjadi tuan dan terlibat pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan; dan (b) penguatan semangat good governance yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, peningkatan profesionalisme, kepedulian terhadap rakyat, dan komitmen moral yang tinggi dalam segala proses pembangunan.

Dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan penuh pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, dimana masyarakat dan Pemerintah lebih dekat dan bersama-sama dalam menyelenggarakan pembangunan, maka Pemerintah diharapkan mampu secara efektif membaca kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut maka paradigma community driven development yaitu penciptaan iklim untuk memberi penguatan peran masyarakat untuk ikut dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, ikut menggerakkan atau mensosialisasikan, ikut melaksanakan pembangunan, dan melakukan kontrol publik menjadi sangat signifikan. Hal itu bisa terkait dengan perencanaan, implementasi, dan keberlanjutan berbagai macam program sesuai dengan permasalahan dan urutan prioritasnya yang melalui proses demokratis, inklusif, dan transparan yang disepakati untuk ditangani bersama.

Berbicara tentang pengembangan program pembangunan perdesaan, kegagalan penerapan program-program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah karena penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan tidak melibatkan masyarakat. Proses perencanaan pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralisasi dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Partisipasi saat itu lebih diartikan pada bagimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaanya berasal dari pemerintah.

Untuk itu, paradigma pembangunan perdesaan yang harus dikembangkan adalah pembangunan yang aspiratif yang mengutamakan partisipasi masyarakat dan mengakomodasi aspirasi yang berkembang sebagai faktor utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Konsep pembangunan aspiratif tersebut, dapat ditempuh melalui suatu proses pemberdayaan pada masyarakat sehingga mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri atau kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, maka konsep pembangunan aspiratif mengandung tiga unsur penting yaitu peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut, dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Tulisan ini akan mengkaji pengembangan program-program pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat perdesaan itu sendiri, yaitu bagaimana menyusun perencanaan program-program pembangunan perdesaan bersama masyarakat (termasuk bagaimana menentukan prioritas program dan strategi pendanaan program), serta bagaimana melibatkan masyarakat dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program pembangunan perdesaan. Konsep yang dikembangkan adalah pola Musyawarah Pembangunan Partisipatif (MPP).

 

 

MUSYAWARAH PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (MPP) :

KONSEP PEMBANGUNAN BERSAMA MASYARAKAT

KHAS LOMBOK TENGAH

 

Konsep perencanaan pembangunan yang diterapkan di Kabupaten Lombok Tengah telah mengupayakan keterpaduan perencanaan pembangunan dari atas dan dari bawah yang dikenal dengan Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah (P5D). Akan tetapi pada prakteknya keterpaduan tersebut tidak terwujud karena masih sangat dominannya perencanaan dari atas. Kelemahan perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif ini disadari oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menemukan model perencanaan yang sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya, dengan mengedepankan prinsip demokrasi, adalah dengan melaksanakan “Studi Eksploratif Perencanaan Pembangunan  yang Aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah” pada tahun anggaran 2001.

Kegiatan Studi Eksploratif yang dilakukan Bappeda Lombok Tengah bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram, dengan metode Workshop dan Pelatihan (On the job training), mengajukan konsep perencanaan pembangunan yang aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah yang disebut Musyawarah Pembangunan Partisipatif (MPP). Konsep MPP menempatkan masyarakat bersama-sama pemerintah (masyarakat sebagai mitra pemerintah) menjadi perencana pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, dan dalam suasana yang dialogis dan demokratis.

Dalam MPP, partisipasi masyarakat diakomodir dan dikembangkan pada semua tahapan proses pembangunan, yaitu :

  1. Partisipasi dalam pembuatan keputusan, kebijaksanaan, perencanaan pembangunan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan aspirasinya dalam menilai suatu rencana yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menimbang suatu keputusan yang akan diambil. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas rencana dipilih untuk diruangkan dalam program pembangunan desa itu sendiri, sehingga dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mereka telah mengalami pendidikan dalam menentukan masa depannya secara demokratis.
  2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah partisipasi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan operasional berdasarkan rencxana yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini partisipasi dapat dilihat dari (i) jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi, (ii) bentuk barang atau jasa yang dipartisipasikan, (iii) pelaksanaannya langsung atau tidak langsung, dan (iv) semangat untuk berpartisipasi.
  3. Partisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas yang ada di masyarakat, dan ikut menikmati dan menggunakan sarana hasil pembangunan,
  4. Partisipasi dalam mengevaluasi dan mengawasi pembangunan adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaannya menilai dan mengawasi kegiatan pembangunan serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang dicapai.

 

EVALUASI PENERAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN DAERAH (P5D) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Secara konseptual, pola prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan praktek P5D mengandung kelemahan-kelemahan sebagai berikut (Asmara, H., 2001) :

1)     Kualitas dan hasil perencanaan dari bawah lemah, yang disebabkan beberapa faktor antara lain :

  • Lemahnya kapasitas lembaga-lembaga yang secara fungsional menangani perencanaan;
  • Kelemahan identifikasi masalah pembangunan;
  • Dukungan data dan informasi perencanaan yang lemah;
  • Kualitas sumberdaya manusia khususnya di desa yang lemah;
  • Lemahnya dukungan pendampingan dalam kegiatan perencanaan
  • Lemahnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan khususnya di tingkat desa dan kecamatan

2)     Bobot keterwakilan masyarakat dalam forum-forum perencanaan yang ada lemah. Hal ini karena peserta musyawarah dalam forum perencanaan yang dilaksanakan lebih didasarkan pada keterwakilan yang bersifat formal, sehingga susunan pesertanya didominasi para birokrat dan unsur lembaga formal yang seafiliasi.

3)     Komitmen dan orientasi pelanggan (public driven) dalam sistem programming sektoral, belum mantap. Hal ini karena budaya birokrasi berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan kepentingan publik belum melembaga dengan baik. Akibatnya jaminan pengakomodasian usulan dari bawah sangat kurang.

4)     Informasi tentang besaran dana yang tersedia serta penyampaian kebijaksanaan dan arah pembangunan tidak terinformasi sejak dini. Hal ini mengakibatkan perencanaan dilaksanakan tanpa perspektif yang jelas dan tidak mempertimbangkan faktor kendala, khususnya kendala dana, sehingga rencana yang dihasilkan tidak terayak dan tidak tajam skala prioritasnya. Seringkali terjadi REPETADA sebagai pedoman mengenai arah dan kebijaksa-naan penyusunan program dan proyek disusun setelah RAPBD disyahkan sehingga kehilangan fungsi substansifnya;

5)     Mekanisme perencanaan cenderung menjadi ritual, menjadi semacam rutinitas formal, tidak menyentuh substansi dan kehilangan makna hakikiknya.

 

KETERPADUAN PERENCANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN (TOP DOWN VS BOTTOM UP) MELALUI POLA MPP

Visi-konsep yang dikembangkan pola MPP adalah bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, baik dalam pendanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, maupun resiko pembangunan yang harus dihadapi. Prinsip dasarnya adalah pemerintah yang semula berciri hirarkis dan terpusat menjadi kemitraan dan pemberdayaan.

Secara konseptual pola P5D telah memadukan perencanaan pembangunan dari bawah (Masyarakat) dengan perencanaan dari atas (Dinas sektoral) melalui proses perencanaan pembangunan berjenjang dari tingkat Desa (Musbangdes), Kecamatan (Diskusi UDKP), sampai Kabupaten (Rakorbang). Akan tetapi, keterpaduan antar komponen perencana tersebut tidak terwujud karena dominannya perencanaan dari atas. Pola MPP tetap mengikuti alur perencanaan yang sudah ada dengan mengadopsi konsep keterpaduan P5D, namun dengan memberikan penekanan pada :

(1)   Pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan,

(2)   Meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan

(3)   Meningkatkan pengakomodasian usulan dari bawah dalam program Dinas sektoral,

(4)   Agar dapat terakomodir, maka usulan dari bawah harus memiliki ketajaman prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

(5)   Bantuan pendampingan dalam proses penyusunan perencanaan di tingkat Desa dan Kecamatan, dan

(6)   Desiminasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah (Poldas, Renstra, Repetada) sampai kepada masyarakat desa sebagai bahan penyusunan perencanaan masyarakat.

Agar keterpaduan perencanaan program-program pembangunan perdesaan atas-bawah dapat terwujud, maka prinsip yang dikembangkan pola MPP adalah :

(1)   Prinsip di tingkat Desa à Membudayakan warga Desa memikirkan Desanya dan atau pembangunan desanya, dilakukan melalui : (a) Perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat sendiri sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan desa, (b) Pengenalan potensi yang dimiliki masyarakat.

(2)   Prinsip di tingkat Kecamatan à Masyarakat melakukan : (a)  Inventarisasi hal-hal positif yang dirasakan, (b) Pendalaman atau penambahan daftar masalah yang dihadapi setelah memahami hal yang positif, (c) Penentuan tindakan dan aktor pelaksana penanganan masalah, (d) Penetapan prioritas sendiri.

(3)   Prinsip di tingkat Kabupaten à (a) Seluruh peserta mendengarkan presentasi usulan dari masyarakat, (b) Masayarakat mendengarkan dan mengkritisi program tiap Dinas yang dipresentasikan (tujuan dan manfaatnya), (c) Merumuskan tindakan untuk penanganan tiap usulan masyarakat : usulan yang dapat ditangani sendiri oleh masyarakat, usulan yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah, dan usulan yang akan ditangani oleh Pemerintah.

Dari hasil Studi Eksploratif Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah, terlihat adanya kegamangan di kalangan anggota masyarakat dalam melakukan proses perencanaan pembangunan partisipatif karena selama ini telah terbiasa dengan model perencanaan pembangunan top down. Masyarakat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi yang ada di Desa/ Kelurahan, serta mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan.

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat, diperlukan fasilitator, penggerak atau agen pembangunan (development agent), yang berperan sebagai :

  • Katalisator yang menggerakkan masyarakat agar mau melakukan perubahan
  • Membantu pemecahan masalah
  • Membantu penyebaran inovasi, serta memberi petunjuk bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan, mendiagnosa permasalahan dan menentukan tujuan, mendapatkan sumber-sumber yang relevan, memilih dan mengevaluasi, dan
  • Menghubungkan dengan sumber-sumber yang diperlukan

 

PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN BERSAMA MASYARAKAT

Pengembangan program-program pembangunan perdesaan bersama masyarakat dimulai dari pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) atau dalam Pola MPP disebut dengan MPP Tingkat Desa, kemudian berlanjut dengan Diskusi UDKP di Kecamatan atau MPP Tingkat Kecamatan.

PRA MPP TINGKAT DESA (MUSBANGDES)

  • Sebelum pelaksanaan MPP, dilakukan persiapan dengan memilih Fasilitator, dapat diambil dari wakil : (i)  Badan Perwakilan Desa (BPD), (ii)  Organisasi/kelompok masyarakat, (iii) Tokoh Agama/tokoh masyarakat, (iv) Kader Pembangunan Desa (KPD)
  • Melatih calon fasilitator agar mampu menjadi : (i) Fasilitator yang partisipatif dalam penyusunan perencanaan, dan (ii) Mampu mensosialisasikan modul perencanaan partisipatif
  • Mengadakan MPP tingkat Dusun/Lingkungan dalam bentuk forum. Forum ini diharapkan dapat mendiskusikan hal-hal yang menyangkut analisis masalah di Dusun/Lingkungan dan menghasilkan tuntutan kegiatan pembangunan yang diprioritaskan di Dusun/Lingkungan tersebut untuk diusulkan ke tingkat desa pada MPP Tingkat Desa.

·         Fasilitator melakukan fungsi animasi, yaitu suatu proses membantu masyarakat untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, mestimulasi kesadaran kritis mereka dan dengan adanya kesalahan kritis ini dapat membuat masyarakat menjelaskan masalah, potensi dan lain-lain, didalam bahasa mereka sendiri animasi yaitu masyarakat dapat memikirkan apa yang dapat diperbuat untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini dilakukan animasi situasi desa.

 

PELAKSANAAN MPP TINGKAT DESA (MUSBANGDES)

  • Peserta diharapkan yang benar-benar dapat mewakili anggota masyarakat Desa/ Kelurahan yang dapat memberikan aspirasi sesuai kehendak masyarakat, yang terdiri dari : (i) Kades/Lurah, (ii) Badan Perwakilan Desa, (iii) Kaur Bangdes, (iv) Utusan Lintas Sektoral, (v) Utusan organisasi/kelompok setiap Dusun, (vi) Utusan organisasi/kelompok desa (PKK, Karang Taruna, Pengajian, Posyandu, Swasta, dll), (vii) Tokoh Masyarakat (Pemuka Agama/Pemuka masyarakat), dan (viii) Utusan Kecamatan
  • Membahas hasil analisis usulan dari setiap Dusun/Lingkungan dan Desa/ Kelurahan yang dipimpin langsung oleh Kades/Lurah dan dibantu oleh staf kecamatan dan Kaur Bangdes. Ditekankan bahwa setiap usulan rencana pembangunan harus disertai dengan data pendukung sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi agar semua usulan dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara obyektif.
  • Dalam MPP tingkat Desa/Kelurahan dilakukan : (i) Analisis masalah, (ii) Penentuan prioritas masalah, (iii) Rumusan visi, (iv) Analisis kendala, (v) Analisis alternatif, (vi) Penyusunan rencana proyek swadaya, dan (viii) Lokakarya pelaksanaan.

 

ANALISIS MASALAH

  • Pengertian :

è      Merupakan sebuah tahapan dalam perencanaan partisipatif yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai masalah yang telah diidentifikasi selama kegiatan penggalian dan pengkajian informasi oleh teknik-teknik lainnya.

è      Masalah-masalah yang telah disusun ke dalam bagan atau tabel dan dibuat urutan prioritasnya tersebut, biasanya menjadi dasar dalam pembuatan perencanaan.

è      Pelaksanaan pengorganisasian masalah dan pembuatan bagan/tabel prioritas ini dilakukan oleh masyarakat sendiri di dalam sebuah kegiatan diskusi, sedangkan “orang luar” bertindak sebagai fasilitator.

  • Manfaat :

è      Dengan prioritas yang jelas, perencanaan yang dibuat akan lebih terarah dan penggunaan sumber-sumber daya masyarakat yang ada akan lebih efektif. Juga dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program yang menangani masalah-masalah yang memang menjadi prioritas mereka akan lebih baik dan lebih berarti.

è      Tahapan ini dengan sendirinya akan lebih merupakan bagian dari proses penyadaran masyarakat tentang permasalahan dan potensi yang mereka miliki untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Walaupun lembaga penyelenggara program bisa juga memberi bantuan baik informasi, teknis, maupun natura (misalnya bibit), namun kemampuan masyarakat untuk swadaya merupakan pertimbangan utama.

  • Cara melaksanakan :

è      Pengumpulan masalah

è      Pengelompokan masalah

è      Pengurutan/prioritas

 

 

 

Jadi dalam MPP tingkat Desa/Kelurahan dilakukan tahapan berikut ini :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENENTUAN PRIORITAS MASALAH

  • Merupakan Teknik Analisa Pilihan, yang juga dikenal dengan sebutan Teknik Matriks Rangking adalah teknik untuk menganalisa sejumlah topik yang sudah terindentifikasi dengan mengkajinya dari beberapa aspek, serta menilai masing-masing aspek dengan kriteria yang sama agar dapat diperbandingkan.
  • Biasanya yang dibandingkan adalah masalah-masalah terpenting dan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang telah teridentifikasi dan paling layak dipertimbangkan berdasarkan kriteria yang dirasakan paling sesuai dengan keadaan setempat.
  • Pelaksanaan pembuatan bagan ini dilakukan oleh masyarakat di dalam kegiatan diskusi, sedangkan “orang luar” bertindak sebagai fasilitator.

 

Manfaat :

  • Dapat mendorong dan merangsang daya pikir masyarakat dalam menentukan pilihan berdasarkan keadaan setempat. (potensi dan pembatasnya) dan memperoleh pengertian tentang pilihan tersebut.
  • Masyarakat akan didorong untuk menetapkan beberapa pertimbangan yang dianggap paling sesuai dengan keadaan setempat untuk menentukan pilihan. Sebagai contoh, bila masyarakat akan memilih satu atau beberapa jenis tanaman keras untuk dikembangkan dari sejumlah jenis tanaman yang dapat dipilih. Masyarakat akan mengambil pertimbangan dengan melihat manfaat setiap jenis tanaman, kesesuaian tumbuhnya, pemasarannya, dan sebagainya.

 

Cara Melaksanakan :

  • Sampaikan kembali masalah-masalah yang pernah disusun dan dilakukan pembuatan prioritas masalah yang akan dikaji dengan membuat matriks sederhana bila hal ini belum dilakukan pada kegiatan diskusi dengan menggunakan Teknik Pengorganisasian Masalah. Kegiatan bermanfaat untuk mengingat kembali masalah yang sudah diprioritaskan sebelumnya dan altenatif-alternatif yang diperkirakan sesuai untuk mengatasi masalah tersebut.
  • Baru kemudian dilakukan pembuatan matriks untuk memilih alternatif pemecahan masalah yang paling potensial. Daftarkan pilihan-pilihan alternatif yang akan didiskusikan lebih lanjut tersebut. Berdasarkan masukan dari masyarakat. Misalnya jenis-jenis tanaman, jenis-jenis teknologi dan lain-lain. Alternatif-alternatif ini dicatat pada kolom/lajur tegak matriks yang kemudian dibuat.
  • Diskusikan dan kembangkan kriteria-kriteria pemilihan alternatif-alternatif tersebut bersama masyarakat, antara lain manfaat dan faktor-faktor pembatas/kelemahan dari setiap alternatif itu, misalnya tenaga kerja yang dibutuhkan, waktu pengerjaan, biaya, cepatnya mendapat hasil, dan sebagainya. Kriteria-kriteria itu kemudian didaftarkan di dalam matriks pada kolom/lajur mendatar.
  • Kolom-kolom yang terdapat pada matriks selanjutnya diisi/dilengkapi oleh masyarakat, yaitu dengan memberikan nilai pada kolom manfaat dan pembatas untuk setiap pilihan. Penentuan nilai untuk setiap jenis manfaat dan pembatas dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat dari hasil diskusi.
  • Setelah semua kolom pada matriks telah diisi, selanjutnya dihitung jumlah penilaian untuk masing-masing pilihan (alternatif) : pilihan yang mempunyai nilai manfaat paling tinggi dan nilai pembatas yang paling rendah, menunjukkan pilihan yang dirasa paling tepat oleh masyarakat.
  • Hasil pengumpulan informasi melalui matriks ini kemudian dianalisa dan didiskusikan kembali untuk memeriksa kebenaran informasi yang diperoleh serta untuk mengambil kesimpulan.

 

RUMUSAN VISI

  • Visi adalah cita-cita/harapan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu

 

Manfaat :

  • Dalam lokakarya visi, kelompok-kelompok masyarakat akan merefleksikan visi masa depannya. Dalam hal ini visi adalah kondisi hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Di sini kelompok-kelompok akan membahas pertanyaan “Apa yang anda harapkan tercapai dalam lima tahun mendatang bagi masyarakat sebagai hasil dari kegiatan masyarakat?” . Tidak  harus/hanya merupakan pencapaian ekonomi, melainkan juga pencapaian di bidang sosial. Masing-masing kelompok mungkin mempunyai visinya sendiri yang mungkin mempunyai visinya sendiri yang mungkin mirip atau mungkin berbeda satu sama lain.

 

Cara Melaksanakan :

  • Peserta diminta diskusi mengenai arti visi – apa beda mimpi dan visi? (visi itu realistis dan bertujuan akhir, sedangkan mimpi adalah khayalan atau fantasi yang tidak terwujud).
  • Berikan gambaran/contoh untuk menjelaskan arti visi, misalnya visi masyarakat dalam waktu dekat adalah membebaskan anak-anak di wilayah kerja dari keadaan kekurangan gizi.
  • Diskusikan tentang perbedaan visi dan proyek (proyek adalah sarana untuk mencapai visi).
  • Peserta kembali ke dalam 3 kelompok yang  berbeda kebutuhan, misalnya kelompok petani, pedagang kecil, ibu-ibu, pemuda, peternak dan lain-lain.
  • Masing-masing anggota kelompok menyampaikan visinya kepada kelompoknya.
  • Masing-masing kelompok diminta untuk memutuskan 5 (lima) visi utama bagi kelompoknya, beri alasan mengapa hal tersebut didahulukan.
  • kelompok diminta untuk menuliskan visi mereka dalam bentuk kata kerja aktif (tanpa penjelasannya) ke atas kertas.
  • Seorang wakil kelompok diminta menyampaikan hasil kelompok  (setiap kelompok boleh mengajukan pertanyaan untuk kejelasan laporan kelompok (bukan untuk menyanggah).

 

ANALISIS KENDALA

  • Pada saat visi dikonsolidasikan, masing-masing kelompok perlu memberi perhatian pada kendala yang muncul di dalam lokakarya. Mereka akan mendiskusikan pertanyaan “ Apa yang menyebabkan kita tidak dapat mewujudkan gagasan visi kita?
  • Analisis kendala adalah kegiatan mengidentifikasi kendala-kendala dalam mencapai visi yang telah ditetapkan.

 

Manfaat :

  • Masyarakat dapat mengetahui kendala-kendala yang ada dalam mencapai visi tersebut.
  • Masyarakat dapat merumuskan kembali visinya apabila terlalu banyak kendala yang dihadapi.

 

Cara Melaksanakan :

  • Diskusikan arti kendala
  • Masing-masing kelompok kembali kedalam kelompoknya, memilih visi kelompok yang akan dijadikan dasar pembahasan kendala yang ada untuk mencapai visi tersebut.
  • Kelompok diminta untuk memikirkan kembali visi yang telah dipilih tersebut dengan pertanyaan berikut :  “Apa yang menyebabkan visi tersebut tidak terwujud?”
  • Setiap anggota kelompok diminta untuk menyumbangkan pikirannya, kemudian diskusikan 5 (lima) kendala utama.
  • Tulis ke lima kendala pada kertas HVS A4 dan tempelkan ke depan ruangan.
  • Untuk lebih berpikir mendalam, ajukan pertanyaan berikut :  “Apa yang menyebabkan anda ………….?”  Sehingga diperoleh jawaban yang lebih mendalam dan mendasar.
  • Masing-masing kelompok melaporkan di depan kelas dan setiap kelompok dapat mengajukan pertanyaan untuk kejelasan.
  • Ringkasan hasil diskusi dan informasikan untuk lokakarya berikutnya, yaitu lokakarya saran-saran untuk mengatasi kendala yang telah diidentifikasi.
  • Dari dua lokakarya dapat dilihat keterpaduan lokakarya-lokakarya lainnya dalam MPP :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS ALTERNATIF

 

  • Analisis Alternatif adalah kegiatan mengidentifikasi, menetapkan kriteria, dan memilih salah satu pendekatan untuk mencapai tujuan.
  • Analisis alternatif  merupakan suatu teknik untuk meneliti alternatif-alternatif program yang dapat disusun untuk mencapai atau setidak-tidaknya untuk membantu dalam pencapaian kondisi tertentu yang diinginkan (tujuan).

 

Manfaat  :

  • Masyarakat mempunyai beberapa alternatif pendekatan untuk mencapai tujuan/visi yang ditetapkan.
  • Masyarakat dapat secara partusupatif melihat segi posotif dan segi negatif dari alternatif-alternatif yang ada.

 

Cara Melaksanakan :

  • Peserta diminta untuk mengulang kembali apa dimaksud dengan visi dan kendala.
  • Kemudian peserta diminta menjelaskan apa itu saran atau rekomendasi.
  • Kelompok diminta untuk menjawab saran dengan cara mencari jawaban dari pertanyaan :  “Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?
  • Dalam menjawab pertanyaan tersebut ada 3 hal utama yang harus diingat : (i) Seluruh jawaban didasarkan atas sumber daya yang tersedia/dimiliki, (ii) Semua didasarkan informasi dasar yang ada, dan (iii) Apa yang disarankan akan dilakukan oleh diri sendiri (kelompok kecil), bukan oleh masyarakat/kelompok.

 

Contoh menyusun saran :

Visi :

  • Setiap KK di Desa A harus mengkonsumsi 1 liter susu per hari dalam waktu 5 tahun yang akan datang

 

Kendala :

  • Tidak tersedia sapi yang dapat menghasilkan susu
  • Jumlah sapi terbatas
  • Tidak terdapat cukup padang penggembalaan
  • Para anggota tidak memiliki cukup modal untuk membeli sapi

 

Informasi dasar menunjukkan rata-rata pemilikan lahan anggota adalah     1 (satu) Ha; Desa memiliki 75 KK. Jumlah sapi perah 10 ekor, lahan terutama ditanami kelapa, rata-rata pendapatapan per anggota Rp. 19.000 per bulan, rata-rata KK 4 orang, anggota masyarakat mempunyai SHU Rp. 3.800.000,- masyarakat memasok saprotan, KCK dan kelistrikan.

 

Saran :

  • Setiap KK memiliki 2 ekor sapi
  • Masyarakat menyediakan sarana kredit untuk membeli sapi
  • Memperkenalkan dan menanam rumput gajah dibawah pohon kelapa
  • Memperkenalkan cara mempersiapkan makanan ternak dari kelapa dan dedak
  • Petani yang berhasil memberikan latihan

 

  • Peserta kembali ke kelompok dan mencarikan jalan keluar
  • Seperti lokakarya terdahulu, kelompok diminta menjelaskan dan kelompok lainnya mendapat kesempatan untuk bertanya
  • Setelah itu peserta ditanya : Mana saran-saran yang lebih realistis ? Saran mana yang sangat sulit dilaksanakan ? Bila saran tersebut dilaksanakan, bagaimana kondisi yang ada sekarang dapat diperbaiki ? Mana diantara usulan saran tersebut yang dianggap paling mendorong tanggung jawab pribadi seseorang agar mencobanya hingga berhasil ?
  • Simpulkan hasil lokakarya dan lanjutkan dengan lokakarya proyek swadaya

 

PENYUSUNAN RENCANA PROYEK SWADAYA

Pengertian :

  • Penyusunan rencana kegiatan adalah perumusan tindakan nyata yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, dibuat dalam sebuah bentuk tulisan, sebagai pedoman untuk bekerja mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Faktor penting disini adalah bahwa masyarakat tidak akan mengharapkan suatu hibah atau bantuan dari sumber manapun tetapi masyarakat mengandalkan sumber-sumber dayanya sendiri. Dengan cara ini akan membangkitkan keswadayaan dan martabat organisasi masyarakat yang ada di Desa.
  • Penyusunan rencana kegiatan bisa dilakukan di tingkat kelompok RT, atau di tingkat dusun. Pelaksanaan di tingkat desa dibuat sebagai penunjang rencana kegiatan di tingkat kelompok RT atau dusun, jika terdapat masalah yang dirasakan sebagai masalah umum di desa (tidak hanya dirasakan oleh kelompok RT atau dusun saja).
  • Penyusunan dibuat oleh masyarakat dalam sebuah kegiatan diskusi, sedangkan “orang luar” bertindak sebagai fasilitator dan narasumber untuk hal-hal yang perlu.

 

Manfaat :

  • Mengarahkan pelaksanaan kegiatan ke arah pencapaian tujuan bersama.
  • Dasar pengorganisasian semua kegiatan yang tercakup dalam rencana itu.
  • Dasar pemantauan kegiatan-kegiatan tersebut dan sebagai patokan-patokan dalam mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rencana itu.
  • Sebagai dasar pertimbangan bagi pihak lembaga progam dan lembaga pemberi bantuan dalam menentukan bantuan yang akan diberikan terhadap berbagai aspek pembangunan berdasarkan kepada prioritas masyarakat desa.

 

Cara Melaksanakan :

  • Fasilitator akan memberikan contoh-contoh mengenai proyek-proyek swadaya yang direncanakan dan berhasil dari tempat lain serta “perangkap” yang telah menyebabkan suatu proyek swadaya gagal. Dengan demikian akan memperoleh gambaran mengenai proyek-proyek apa yang dapat dikembangkan untuk mencapai visi dengan mengatasi kendala-kendala yang diidentifikasi sebelumnya. Kelompok-kelompok masyarakat paling tidak akan menentukan satu atau dua proyek sawadaya atas dasar prioritas.
  • Peserta membedakan proyek swadaya dengan proyek-proyek swadaya yang dikembangkan dan dibiayai oleh lembaga/instansi lain.
  • Kelompok-kelompok masyarakat semula diminta untuk mengembangkan proyek-proyek sawadaya berdasarkan saran-saran yang dikemukakan.
  • Kelompok-kelompok masyarakat diminta untuk menyampaikan satu atau dua proyek sawadaya yang akan dilaporkan dengan mengikuti kerangka bahasan yang sudah ada.
  • Dalam suatu proyek swadaya perlu diperhatikan :

–        Judul/nama proyek

–        Tujuan/target (terukur)

–        Teknik/strategis/pendekatan

–        Jangka waktu

–        Biaya

–        Pelaksanaan

–        Tempat

–        Evaluasi/feed back (indikator keberhasilan)

 

LOKAKARYA PELAKSANAAN

  • Adalah suatu proses menyiapkan langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan proyek swadaya.

 

Manfaat :

  • Masyarakat telah mengetahui sejak dini mengenai langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan proyek swadaya.
  • Masyarakat dapat menentukan bentuk partisipasi yang akan diberikan dalam pelaksanaan proyek swadaya.

 

Cara Melaksanakan :

  • Setelah kelompok menyelesaikan lokakarya proyek swadaya, peserta diingatkan kembali dan diminta menentukan pokok-pokok langkah pelaksanaan proyek tersebut dengan menjawab hal-hal berikut ini :

–        Sumber daya apa yang akan dibutuhkan ?

–        Siapa yang akan terlibat ?

–        Perlengkapan/peralatan apa yang diperlukan ?

–        Masukan apa yang diperlukan ?

–        Bahan mentah apa yang perlu diadakan ?

–        Bagaimana sumber daya itu dikumpulkan ?

–        Koordinasi apa yang harus diciptakan ?

–        Apakah diperlukan penataran atau pelatihan khusus ?

  • Tentukan 4 (empat) langkah yang diperlukan.
  • Buat bagan pelaksanaan proyek sebagai berikut :

 

No.

Waktu Kegiatan

TAHUN …………….

TW I

TW II

TW III

TW IV

 

 

         

 

  • Dalam kelompok, siapkan rencana kerja dan waktu untuk proyek agar dapat diinformasikan kepada orang/lembaga/instansi terkait.
  • Peserta diminta menyampaikan hasil diskusi dengan bagan yang lengkap agar jelas bagi setiap orang.
  • Dari semua rencana  implementasi, mana yang paling menarik, mana yang paling sulit, dan bagian mana peserta merasa peling bermanfaat/menambah pengetahuan.

 

PASCA MPP TINGKAT DESA/KELURAHAN

  • Dalam pasca MPP tingkat Desa/Kelurahan dilakukan koordinasi dengan lintas sektoral Kecamatan dan Camat mengenai hasil yang diperoleh dari MPP tingkat Desa/Kelurahan, untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kemungkinan usulan hasil MPP tingkat Desa/Kelurahan dapat terserap pada MPP tingkat Kecamatan.
  • Dalam pasca MPP tingkat Desa/Kelurahan dilakukan pertemuan forum antar desa dalam kecamatan yang sama. Dalam pertemuan forum antar desa, didiskusikan :
    • Desa-desa yang mempunyai proyek sejenis ditinjau dari jarak lokasi.
    • Desa-desa yang dapat memberikan fungsi pelayanan sosial ekonomi kepada desa lainnya.
    • Proyek-proyek yang dapat dikerjasamakan.

 

PELAKSANAAN MPP TINGKAT KECAMATAN

  • Peserta terdiri dari : (i) Kades/Lurah se Kecamatan, (ii) BPD se wilayah Kecamatan, (iii) Dinas/Instansi tingkat Kecamatan atau wakil Dinas/Instansi Kabupaten, (iv) Kepala wilayah Kecamatan, (v) Bappeda Tk II, (vii) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), (viii) LSM, (ix) Ormas, Orsos, Orpol Kecamatan, (x) Fasilitator, (xi) Wakil masyarakat Desa/Kelurahan yang diutus dari hasil MPP tingkat Desa/Kelurahan, dan (xii) unsur legislatif (DPRD).
  • Mengkosolidasikan usulan desa, dalam hal ini perlu dipersiiapkan fasilitator yang membantu kepala wilayah kecamatan (yang memimpin diskusi). Fasilitator sebaiknya utusan dari Bappeda TK II, Dinas Vertikal dan PMD yang dapat membantu mengarahkan mengevaluasi usulan dari desa-desa. Konsolidasi usulan setiap desa untuk dapat melihat apakah terdapat dua atau lebih desa yang letaknya berbatasan yang usulnya dapat digabung dalam satu program/proyek atau dalam satu sumber anggaran. Disamping itu juga konsolidasi usulan proyek dapat membantu menganalisa faktor-faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan pembangunan.
  • Rekapitulasi pengelompokan usulan rencana kegiatan. Usulan dari setiap desa dikelompokkan sesuai bidang/sektor dan sumber anggarannya untuk mengetahui jumlah anggaran masing-masing sektor persumber anggaran (swadaya, APBD II, APBD I, APBN dan lain-lain.
  • Penambahan atau pengurangan usulan kegiatan. Setelah usulan proyek dievaluasi kemungkinan terdapat usul yang dianggap belum berpotensi untuk dilanjutkan dan sebaliknya.
  • Penentuan Prioritas Usulan Proyek dalam menetapkan tingkat prioritas setiap usulan harus dilandasi dengan dukungan data yang obyektif, bukan atas dasar perasaan atau dugaan semata. Skala prioritas sedapatnya diurut berdasar tingkat kebutuhan yang mendesak dengan menggunakan metode yang obyektif. Metode penentuan prioritas usulan proyek dapat menggunakan metode rangking dan penilaian tegas dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan.
  • Umpan balik MPP tingkat Kecamatan ke setiap Desa/Kelurahan. Usulan dari setiap desa yang tidak dilanjutkan ke MPP tingkat Kabupaten diharapkan diinformasikan kembali ke desa dengan memberikan penjelasan, agar sedini mungkin setiap desa sudah mengetahuinya dan tidak menunggu lagi realisasinya.

 

PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN OLEH DINAS/INSTANSI SEKTORAL

 

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 telah menggariskan kebijakan program pembangunan perdesaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi perdesaan yang berkeadilan, mempercepat industrialisasi perdesaan. Sasarannya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan, terciptanya lapangan kerja, tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi antara perdesaan dan perkotaan, menguatnya pengelolaan ekonomi lokal, dan meningkatnya kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat perdesaan. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : (i) Pembangunan prasarana dan sarana, (ii) Pembangunan sistem agribisnis, (iii) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga, (iv) Penguatan lembaga dan organisasi masyarakat, (v) Pengembangan jaringan produksi dan pemasaran, (vi) Penguatan teknologi tepat guna, (vii) Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial-ekonomi kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu, dan (viii) Penyempurnaan terhadap struktur organisasi pemerintahan desa dan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

Pengembangan program-program pembangunan perdesaan oleh Dinas/Instansi sektoral selain mengacu kepada GBHN, juga mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan jangka menengah-panjang yang sudah ada, seperti Renstra, Renstrada, Propenas, dan Propeda. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah mengacu kepada aspirasi dan kebutuhan masyarakat perdesaan itu sendiri yang antara lain dapat diperoleh dari hasil MPP ataupun dari hasil penelitian/pengumpulan data di lapangan. Berbagai program pembangunan perdesaan telah disusun dan diimplementasikan langsung ke masyarakat perdesaan oleh Dinas/Instansi sektoral. Dari tingkat pusat, misalnya ada program Jaring Pengaman Sosial (JPS), Program Penanggulangan Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan sebagainya. Dari Dinas/Instansi sektoral daerah juga banyak program-program pembangunan perdesaan yang telah disusun dan dilaksanakan. Akan tetapi berbagai pengalaman menunjukkan bahwa karena lemahnya koordinasi lintas sektoral maka banyak terjadi program yang tumpang tindih antar sektor dan masih sangat kuatnya ego sektoral, sehingga seringkali membingungkan masyarakat sasaran.

Perbedaan pokok program yang dibuat masyarakat dengan program yang dibuar oleh Pemerintah (Dinas/Instansi sektoral) adalah terletak pada acuan awal dalam proses perencanaan itu sendiri. Pada perencanaan sektoral, kajian terhadap masalah dan potensi dilakukan berdasarkan selera perencana, dan lebih fatal lagi tanpa didukung data yang mutakhir dan valid. Sebaliknya perencanaan yang dibuat langsung oleh masyarakat menggunakan acuan kajian masalah dan potensi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan sasarannya pun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

 

PERENCANAAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

Agar program-program pembangunan perdesaan yang dibuat Dinas/Instansi sektoral tepat sasaran/benar-benar dibutuhkan masyarakat, dalam arti dapat menyelesaikan permasalahan dan sesuai potensi yang ada di masyarakat, maka aspirasi dan kebutuhan masyarakat haruslah menjadi acuan yang penting. Langkah-langkah proses perencanaan adalah : (i) Analisis Masalah, (ii) Analisis Tujuan, (iii) Analisis Alternatif, (iv) Analisis Stakeholders, dan (v) Penyusunan Program.

 

ANALISIS MASALAH

Masalah adalah : (i) Kesenjangan atau perbedaan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang diharapkan, (ii) Perbedaan antara situasi yang dihadapi dengan situasi yang diharapkan, dan (iii) Perbedaan antara kenyataan dan yang ideal. Struktur masalah : (i) Tidak berdiri sendiri tetapi terkait dengan masalah lain, (ii) Terdiri dari berbagai komponen, yang paling penting dalai inti (akar) masalah, sebab dan akibat, (iii) Tersusun dalam bentuk linier/lurus, bercabang dan melingkar.

Analisa masalah adalah proses mengidentifikasi komponen, hubungan antar komponen, hubungan antar komponen dan faktor di sekitar masalah. Hubungan yang paling penting adalah sebab, akibat dan inti masalah. Dari analisa masalah kemudian dapat dirumuskan masalah.

 

ANALISIS TUJUAN

Tujuan adalah situasi, kondisi, keinginan, perubahan yang ingin dicapai program, yang dianggap ideal dan yang direncanakan program. Analisis tujuan adalah proses mengidentifikasi komponen tujuan, yang terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus dan sasaran. Tujuan umum (Goals) adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai program, bersifat umum (nasional, regional, sektoral), tidak dapat dicapai sendiri oleh program dan memerlukan program lainnya, dan tidak terlalu jauh dengan tujuan khusus.

Tujuan khusus adalah bagian dari tujuan umum atau sub tujuan untuk memudahkan menentukan sasaran. Sedangkan sasaran adalah bagian atau rincian tujuan/tujuan khusus, hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan dan lebih operasional dari tujuan, serta memenuhi kriteria : Spesifik (Specific), terukur (Measurable), bisa dicapai (Achievable), realistis (Realistic), dan waktu terbatas (Time limit) atau SMART.

 

ANALISIS ALTERNATIF

Alternatif adalah pilihan sasaran untuk mencapai tujuan, ada prioritas sasaran untuk mencapai tujuan (yaitu prioritas pertama, kedua, atau bukan prioritas). Prioritas pertama (1), sasaran harus diselesaikan pertama dan tidak boleh ditunda karena kalau tidak maka program akan gagal. Prioritas kedua (2), sasaran diselesaikan setelah sasaran prioritas pertama dan dapat mempengaruhi keberhasilan program. Tidak prioritas (0), sasaran boleh ditangguhkan karena tidak mempengaruhi keberhasilan program. Analisis alternatif adalah proses mengidentifikasi berbagai alternatif sasaran untuk mencapai tujuan, dan merumuskan daftar prioritas sasaran.

 

ANALISIS STAKEHOLDERS

Stakeholders adalah kelompok di dalam dan di luar organisasi yang mempunyai peran dalam menentukan kinerja organisasi. Misalnya :

  • Kelompok yang menjadi target program : Pemerintah Desa, BPD, LPM/LKMD, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, lembaga lokal, dsb.
  • Kelompok lain yang terkait atau dipengaruhi program : LSM lokal, Forum BPD, Assosiasi Kepala Desa, dll.
  • Lembaga pemerintah dan masyarakat yang terkait atau mempengaruhi program : Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi terkait, dsb.
  • Lembaga lain termasuk lembaga donor : World Bank, Asian Developmen Bank (ADB), The Ford Foundation, AUSAID, USAID, NZODA, OECF, dll.

PENYUSUNAN PROGRAM

Setelah melakukan analisis, langkah berikutnya dalah membuat kerangka logis, yaitu logika hubungan vertikal dan horisontal elemen program : masalah, tujuan, output, indikator, kegiatan, logistik, dsb.  Proses kerangka logis meliputi pengembangan indikator, alat verifikasi indikator (Means of Verification, MOP), asumsi, strategi, kegiatan, logistik, serta logika hubungan vertikal dan horisontal. Langkah berikutnya adalah menyusun program dalam bentuk matriks (sesuai dengan kebutuhan) yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program.

 

MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN PERDESAAN

Monitoring adalah proses pengumpulan dan penganalisaan informasi (indikator) yang sistematids dan kontinyu tentang pelaksanaan program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program selanjutnya. Evaluasi adala proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program tersebut.

 

MONITORING

Tujuan umum adalah menjamin terlaksananya pekerjaan sesuai rencana, dengan cara pengecekan terhadap aktivitas yang dijalankan, mencatat kemajuan sesuai dengan rencana, menemukan kekuatan dan masalah yang timbul, dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan program.

Tujuan khusus monitoring adalah :

  • Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
  • Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
  • Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
  • Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
  • Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Ada 6 (enam) pertanyaan kunci (dasar) monitoring :

  • Masalah-masalah apa yang timbul ?
  • Apakah program berjalan sesuai jadwal ?
  • Apakah program menghasilkan output yang direncanakan ?
  • Apakah anggarannya sesuai dengan rencana ?
  • Apakah strateginya berjalan sesuai dengan rencana ?
  • Apakah sasaran/target group terlibat dalam aktivitas program ?

Ada 3 (tiga) jenis obyek/fokus yang dapat dimonitoring, yaitu : (i) Aspek masukan (Inputs), (ii) Aspek proses/aktivitas, dan (iii) Aspek keluaran (Outputs).

Tipe monitoring terdiri dari monitoring rutin (jangka panjang), dan monitoring non rutin (jangka pendek) :

 

1.   Monitoring Rutin (Jangka Panjang)

  • Dilaksanakan secara teratur, berkesinambungan, terprogram waktunya dan berlangsung terus menerus srpanjang program berjalan.
  • Diperlukan adanya indikator-indikator kunci untuk memonitor
  • Yang dimonitor/ditelusuri secara terus menerus adalah pelaksanaan program secara menyeluruh (Input, proses, output)

2.   Monitoring Non-Rutin (Jangka Pendek) :

  • Dilaksanakan dalam periode waktu yang terbatas (berjangka waktu).
  • Yang dimonitor/ditelusuri adalah kegiatan-kegiatan (proses-proses) tertentu yang sedang berjalan.
  • Hasilnya dugunakan sebagai dasar untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganggu pencapaian tujuan program.

Langkah-langkah monitoring terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian :

1.   Tahap Perencanaan :

  • Identifikasi tujuan
  • Penentuan batas-batas yang akan dimonitor
  • Penyelesaian indikator dan standar yang digunakan
  • Penentuan sumber-sumber informasi dan prosedur pengumpulan data

 

2.   Tahap Perencanaan :

  • Pengumpulan data
  • Pengolahan dan analisis data
  • Penyajian dan pelaporan temuan-temuan
  • Tindak lanjut yang tepat (follow-up) dari hasil temuan

 

2.   Tahap Penilaian :

  • Pengambilan keputusan apakah monitoring dilanjutkan atau tidak

 

 

EVALUASI

Tujuan evaluasi  adalah mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program (keluaran, manfaat, dan dampak), baik dari program yang baru selesai maupun yang sudah berjalan, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan untuk perencanaan program selanjutnya.

Jenis  evaluasi terdiri dari evaluasi awal, evaluasi formatif, dan evalusai sumatif. Evaluasi awal kegiatan, yaitu penilaian terhadap kesiapan program. Evaluasi formatif adalah penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama proses kegiatan dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif, merupakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan.

Evaluasi yang sebaiknya dikembangkan adalah evaluasi partisipatif untuk menggantikan evaluasi konvensional yang selama ini dilaksanakan

 

Perbandingan Evaluasi Konvensional          dengan Evaluasi Partisipatif (Deepa Narayan, 1993) :

 

Aspek

Evaluasi Konvesional

Evaluasi Partisipatif

Siapa Ahli dari luar Anggota masyarakat, staf program, fasilitator
Apa Indukator keberhasilan, efisiensi biaya, dan keluaran hasil/produk telah ditentukan Masyarakat mengidentifikasi sendiri indikator keberhasilan, termasuk hasil/produk yang akan dicapai
Bagaimana Fokus pada “objektifitas ilmiah”, ada jarak antara evaluator dengan partisipan, ada pola seragam, pro-sedur kompleks, akses terbatas pada hasil Evaluasi sendiri, metode sederhana yang diadaptasi dengan budaya lokal, terbuka, ada diskusi hasil dg melibatkan partisipan dalam proses evaluasi
Kapan Biasanya tergantung jadwal, kadang kala ada juga evaluasi midterm Tergantung dari proses perkembang-an masyarakat, intensitas relatif sering
Mengapa Pertanggungjawaban, biasanya sumatif, menentukan biaya selan-jutnya Pembangunan masyarakat lokal untuk inisasi, mengontrol, melakukan tindakan koreksi

 

 

PENUTUP

          Pengembangan program-program pembangunan perdesaan harus sudah dilaksanakan dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pelaku pembangunan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

  • Program-program pembangunan perdesaan harus didasarkan dan didukung data tentang kondisi sesungguhnya sasaran di lapangan
  • Program harus memenuhi aspirasi, kebutuhan, masalah dan potensi masyarakar sasaran.
  • Program hendaknya tidak bernuansi “proyek” sesaat, namun harus memperhatikan keberlanjutan program-program berikutnya.
  • Menyangkut pendanaan program, tidak lagi memfokuskan pada keterbatasan anggaran (APBD), tetapi semaksimal mungkin menggali potensi pendanaan dari berbagai sumber non pemerintah (swasta, masyarakat, donor). Namun perlu diingat bahwa bantuan donor hanya merupakan pelengkap dan tidak menjadikan ketergantungan terhadap lembaga donor.

 

 

BAHAN BACAAN :

 

Hadi, Agus Purbathin., 2002. Pengantar Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif bagi Fasilitator Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram : P3P UNRAM bekerjasama dengan BAPEDA Lombok Tengah.

 

Hadi, Agus Purbathin., 2002. Proses Musyawarah Pembangunan Partisipatif (MPP) Tingkat Desa dan Kecamatan. Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Partisipatif bagi Fasilitator Desa dan Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram : P3P UNRAM bekerjasama dengan BAPEDA Lombok Tengah.

 

Mikkelsen, Britha., 2001. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

 

P3P UNRAM, 2001. Studi Eksploratif Pengembangan Perencanaan Pembangunan yang Aspiratif di Kabupaten Lombok Tengah. Mataram : P3P UNRAM bekerjasama dengan BAPEDA Lombok Tengah.

 

Semengen Sutomo, Hary Hikmat, Tumpal Saragi., 2003. Perencanaan Partisipatif. Jakarta : CV Cipruy.

 

Yuliani Paris, 1999. Metodologi Peningkatan Partisipasi Anggota Masyarakat (PPAM). Makassar : Nippon Koei Ltd.

 


Bagan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Partisipatif (MPP)

di Kabupaten Lombok Tengah (Hasil Workshop III)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: