SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

· Uncategorized
Authors

SOSOK ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA

Oleh : Amaludin, S.IP, MM

 

Indonesia dalam Perspektif Fukuyama

Indonesia akan tampak menjadi negara yang lemah jika dianalisis menggunakan tesis Fukuyama (Fukuyama, 2005). Dari segi lingkup (scope)maupun kekuatan (strength), tidak satupun menunjukkan adanya optimalisasi peran negara yang dilaksanakan oleh Indonesia. Memperjelas hal tersebut, secara historis dapat dibandingkan perkembangan peran negara dalam sistem pemerintahan sejak dari orde lama, orde baru dan orde reformasi. Dalam tiga konteks masa tersebut, administrasi negara sebagai aspek yang terkait langsung dengan eksistensi peran negara cenderung bergerak sesuai dengan dinamika politik dan isu-isu yang terjadi pada masa orde tersebut. Secara nyata hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

  1. Dimensi Lingkup (scope) negara

 

Lingkup negara ditentukan oleh seberapa jauh negara melakukan atau tidak melakukan kegiatan publik tertentu yang terefleksi dalam fungsi-fungsi minimal, menengah dan aktifis.[1] Berkaitan dengan hal tersebut, dimensi lingkup negara Indonesia pada zaman orde lama lebih banyak difokuskan pada aspek-aspek pemulihan ekonomi dan politik pasca perang (Masa awal kemerdekaan). Lingkup negara terutama diorientasikan secara internal dengan membangun basis ekonomi rakyat melalui pendidikan, selain mengembangkan struktur kelembagaan negara sebagai organisasi publik untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi negara. Pada orde baru, lingkup negara lebih diperluas mencakup pembangunan ekonomi melalui hubungan bilateral dan multilateral dalam sistem internasional, seperti keterlibatan dalam ASEAN, OPEC, NAFTA, dan lain-lain. Hal ini sejalan juga dengan isu internasional yang menawarkan sistem neo-liberal untuk pembangunan sebuah negara. Selain itu struktur pemerintahan menjadi lebih beragam sesuai fungsi-fungsi lingkup yang dikembangkan, serta adanya perluasan militer baik dari angkatan darat, laut maupun udara.

 

Pada orde reformasi, lingkup negara menjadi lebih beragam lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat dan isu-isu yang berkembang di era tersebut. Orde reformasi yang lahir dari suatu kegagalan pemerintahan orde sebelumnya, secara otomatis mesti merespon lingkup negara terutama pada menciptakan stabilitas ekonomi politik yang terkait dengan hak dasar warga negara untuk memperoleh kesejahteraan. Pengembangan lingkup negara pada era reformasi mengalami degradasi dan transisi fluktuatif seputar isu-isu desentralisasi/otonomi, delegated discretion (pendelegasian wewenang), dan isu yang terkait dengan arus globalisasi yang merupakan fungsi aktifis negara seperti merespon pasar dan era perdagangan bebas.

 

  1. Dimensi Kekuatan/Kapasitas (strength) negara

 

Pada dimensi inilah tampak peran negara Indonesia semakin melemah. Perkembangan cakupan fungsi yang terus berkembang pada tiga periode tidak disertai dengan meningkatnya kekuatan atau optimalnya penyelenggaraan scope yang telah dikembangkan. Pada masa orde lama kekuatan mungkin lebih tampak pada basis kelembagaan negara yang mampu mendapat legitimasi dari rakyat dan dunia internasional sebagai sebuah negara merdeka/berdaulat, meski dalam kondisi ekonomi dan politik yang belum pulih. Tipe kepemimpinan Soekarno yang cenderung tertutup secara Internasional, menciptakan negara yang secara administratif tidak banyak dipengaruhi oleh kepentingan asing/luar negeri.

 

Berbeda dengan era orde baru, yang lebih membuka diri terhadap dunia internasional, menciptakan pembangunan lewat kekuatan lembaga internasional, bukan dengan penguatan kemampuan lembaga negara terutama dalam aspek administrasi negara (penguatan internal/ sistem birokrasi). Penguatan lingkup (scope) negara pada era orde baru hanya pada bidang tertentu yang lebih banyak didikte oleh kepentingan lembaga dunia dan kepentingan politik rezim yang berkuasa sehingga rezim orde baru menjadi otoriter dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini tampak pada kebijakan yang sentralistis dan justru menciptakan ketimpangan dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Sistem orde baru menciptakan struktur kelembagaan yang tidak elastis dan kaku terhadap isu-isu yang berkembang dalam konteks daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Melemahnya kekuatan negara di era orde baru ditandai dengan munculnya krisis ekonomi yang berimbas pada krisis politik (krisis kepercayaan) yang kemudian menumbangkan rezim orde baru.

 

Pasca tumbangnya era orde baru, era reformasi muncul dengan gagasan pembaharuan dan perubahan dalam segala bidang (lingkup negara). Namun era transisi ini tidak serta merta mampu meningkatkan kekuatan negara terutama pada fungsi minimal dan menengah. Membangun kekuatan negara yang dimulai dengan restruktur tubuh kelembagaan dan desentralisasi, bukan hal yang mudah karena kesiapan SDM dan potensi daerah yang berbeda-beda. Pada era reformasi, perkembangan kapasitas negara terus mengalami pasang surut. Perubahan pada sistem perpolitikan, yang kemudian diikuti dengan pembenahan kelembagaan negara diorientasikan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan lebih demokratis (good governance) mulai dari pusat hingga daerah. Di sisi lain, isu administrasi negara telah bergeser dari state oriented menjadi public oriented, dengan memberdayakan birokrasi dan masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan upaya peningkatan kapasitas semakin kompleks dan rumit.

 

Dalam Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan negara untuk mengoptimalkan penyelenggaraan lingkup fungsi negara di Indonesia, bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari unsur kepentingan secara politis. Proses politik yang terjadi sangat mempengaruhi otoritas dan kebijakan yang dilahirkannya. Akibatnya dinamika perkembangan administrasi negara pada era reformasi (Era kepemimpinan Habibie, Megawati, Gus Dur, dan SBY)  di Indonesia juga mengalami kesimpangsiuran dalam prosedur dan arah yang tidak jelas, yang juga disertai dengan berbagai perubahan baik dari aspek kebijakan maupun lingkup program pemerintah yang cenderung tidak berkesinambungan.

Mengukur peran negara dari dua dimensi negara di atas, menjadikan administrasi negara di Indonesia kembali pada posisi berdikotomi dengan politik. Hal ini tampak dari otoritas dan kebijakan yang dihasilkannya tidak lagi bersifat impersonal, tetapi lebih pada pemenuhan janji-janji politik yang dirasionalisasikan melalui aspek penyelenggaraan negara (administrasi negara). Hal tersebut dapat dilihat pada pemerintahan sekarang ini yang lebih cenderung memperluas otoritas dengan begitu banyak kebijakan yang dihasilkan tanpa ada prosedur dan sistem pengawasan/pertanggungjawaban yang jelas. Salah satu contoh adalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah membuat berbagai macam kebijakan untuk menciptakan pelayanan yang lebih akuntabel, transparan, cepat dan akurat ( Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 dan PP Nomor 25 Tahun 2009), namun pada tahap implementasi masih banyak lembaga pelayanan terutama di daerah yang belum mampu mengoptimalkannya karena konteks kultur lembaga publik dan masyarakat yang berbeda disamping tidak jelasnya sistem pengawasan yang dijalankan.

Hal lain yang juga menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitasitas negara (dalam hal ini kekuatan lembaga negara) adalah kekebalan politik dan sensitifitas warga negaranya terhadap peran negara. Sistem pengawasan yang lahir dari masyarakat masih kurang sehingga roda pemerintahan akan bekerja hanya sebagai implementasi kebijakan tanpa memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat (kesejahteraan masyarakat).

Adanya kelemahan peran negara terutama dalam hal kurang optimalnya kekuatan negara dalam pelaksanaan lingkup fungsinya pada konteks Indonesia, menjadikan administrasi negara lebih merupakan seni ketimbang ilmu dari kacamata Fukuyama. Bahkan pada tahap yang lebih ekstrim, administrasi negara dianggap tidak pernah ada atau telah mati sebagai sebuah ilmu karena perangkap fenomena perpolitikan yang terjadi. Dalam konteks Indonesia di zaman orde baru, menguatnya peran negara lebih pada aspek bureaucratic-polity, yang  oleh Karl D.Jackson  dijelaskan:

Bureaucratic-polity adalah suatu sistem politik yang mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan nyaris terbatas sepenuhnya pada para penguasa negara, termasuk para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi, termasuk khususnya para ahli berpendidikan tinggi yang terkenal sebagai teknokrat… dalam hal ini militer dan birokrasi tidak bertanggung jawab kepada tuntutan-tuntutan politik lain seperti partai-partai politik, kelompok-kelompok kepentingan atau organisasi kemasyarakatan. Berbagai tindakan yang didesain untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah berasal sepenuhnya dari dalam elite itu sendiri tanpa banyak memerlukan partisipasi atau mobilisasi massa. Kekuasaan tidak diakibatkan oleh artikulasi kepentingan sosial dan geografi di sekitar masyarakat”[2] 

Hal tersebut di atas menjelaskan hilangnya eksistensi administrasi negara disebabkan mobilitas politik yang bekerja di dalamnya. Peran negara lebih pada menjalankan kepentingan politik yang tersebar dalam lingkup fungsi negara. Dengan kata lain birokrasi menjadi mesin politik yang tidak bebas dari kepentingan elit tertentu sehingga esensinya sebagai organisasi publik menjadi kabur.

Pada era reformasi, dengan berbagai perubahan yang terus berlangsung hingga saat ini, masih belum bisa memulihkan trust masyarakat yang terlanjur runtuh seiring runtuhnya orde baru. Perubahan-perubahan kebijakan yang berpengaruh pada implementasi fungsi-fungsi negara juga masih berada pada posisi yang tidak stabil dalam penyelenggaraannya. Padahal hampir semua konsep yang sifatnya “good administrative” telah diadopsi dalam kebijakan untuk mencapai “good governance”yang juga merupakan tuntutan nasional dan global.

Fukuyama mungkin lebih fleksibel menawarkan perangkat bukannya solusi tentang bagaimana memperkuat negara. Namunpun demikian, administrasi negara sebagai ilmu terus berkembang sesuai isu dan konteks yang berlangsung, seperti halnya bidang ilmu lainnya sehingga konsep baru yang dihasilkan pada kondisi tertentu akan menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan dan membangun kapasitas lembaga negara dalam konteks yang sama.

 

Sosok Administrasi Negara Indonesia

Jika ditelusuri lebih jauh, ada berbagai kelemahan yang ditemui dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang dapat digolongkan dalam karakteristik sebagai berikut :

  1. Patronase di lingkaran elit atas mapun bawah

Baik  pada  orde baru maupun era sekarang ini (reformasi), patronase di lingkaran elit tetap saja ada meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sistem patrimonial sebenarnya telah menjadi kultur yang telah ada sejak jaman kerajaan sehingga hal ini tetap saja langgeng dan dianggap sebagai hal yang biasa dalam lingkup administrasi negara Indonesia. Adanya kosmologi priyayi dan abdi dalem di jaman kekuasaan raja-raja pra kolonialisme menciptakan nilai-nilai KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merupakan nilai dari kemajuan kosmologi tersebut. Perkembangan kultur negatif ini nampak dari pola hubungan dalam tubuh birokrasi baik di tingkat atas maupun bawah yang bersifat patron-klien dengan simbol-simbol ketundukan dan sikap hormat yang luar biasa.[3]

 

 

  1. Simbiosa Penguasa (birokrasi) dan pengusaha

Adanya kolaborasi dan peralihan dari pengusaha ke penguasa (birokrasi) merupakan dampak dari besarnya pengaruh nilai ekonomi global yakni kapitalisme yang kemudian berubah bentuk menjadi neo-liberal. Terbukanya peluang pasar melahirkan pengusaha-pengusaha unggul yang mendominasi pasar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Formulasi kebijakan terkadang hanya untuk memenuhi kebutuhan pengusaha–misalnya kemudahan dalam hal investasi–bukannya mengatur sirkulasi pasar agar efisien. Di sisi lain, kepemilikan terhadap sektor produksi yang besar oleh pengusaha tertentu mampu menjadi pendukung dalam permainan politik, bahkan mengalihkan peran pengusaha menjadi penguasa (birokrasi).

 

  1. Ambivalen hubungan pusat dan daerah

Ambivalen hubungan pusat dan daerah timbul dari pola birokrasi dalam tata administrasi negara yang masih sangat hirarkhis dan “gemuk”. Konsep efektif dan efisien sangat sulit diwujudkan terutama dalam kaitannya dengan penganggaran publik. Bahkan adanya desentralisasi makin memperumit pengalokasian anggaran yang harus dikondisikan sesuai konteks daerah. Pada zaman orde baru, pola hirarkis Weberian menciptakan sentralisasi dan keseragaman dalam struktur, yang menciptakan kekakuan organisasi publik di tingkat bawah (struktural & fungsional). Namun di era reformasi, sistem desentralisasi mengarahkan pada  pendelegasian wewenang yang kabur (sikap takut salah dalam mengambil keputusan), kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan,  serta reward system yang tidak memperhatikan penghargaan atas kinerja kerja pegawai (Pinter Goblok Sama Saja).

 

  1. Disorientasi dalam pelaksanaan peran negara

Administrasi negara sebagai instrumen dan aktor, menjalankan fungsi-fungsi birokrasi, yaitu;  pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan (regulative-function), pencapaian tujuan pembangunan dan atau organisasi sektoral (development function/adaptive function), serta pelaksanaan yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dalam birokrasi pelayanan (public service). [4] Dalam kaitannya dengan fungsi tersebut, disorientasi dapat terjadi disebabkan tidak adanya tujuan yang jelas dalam pelaksanaan fungsi tersebut. Kecenderungan budaya birokrasi hanya mengarah pada pelaksanaan program berdasarkan regulasi yang ada tanpa disertai komitmen, motivasi kerja dan pencapaian target yang optimal. Ataupun adanya disorientasi terkait prilaku birokrasi yang cenderung mengarah pada tindakan korupsi dan perburuan rente (patologi birokrasi).

Dari keempat karakteristik yang mewarnai sosok administrasi negara tersebut terdapat kecenderungan utama administrasi negara di Indonesia yang dipengaruhi oleh dua kutub yang berbeda, yakni kultur Lokal dan Struktur Barat. Kultur lokal diwakili oleh nilai-nilai kerajaan yang mengelompokkan masyarakat dalam pola patron-klien, mencakup nilai-nilai kekeluargaan, tradisi budaya (priyayi-abdi dalem), ABS (Asal bapak Senang), hingga yang paling berimplikasi negatif, KKN (kolusi,korupsi dan Nepotisme). Sedangkan Struktur barat, diwakili oleh adanya pengetahuan mengenai tata administrasi yang bermula pada jaman imperialisme telah diwariskan dari negara Kolonial Hindia Belanda berupa tata hukum yang paradigmanya dipengaruhi oleh konsep Weberian yang sangat hirarkhis, kemudian berkembang dengan masuknya berbagai pemikiran-pemikiran tentang administrasi negara dari Amerika (Woodrow Wilson) dan terus dinamis dengan bentuk turunan-turunan pemikiran yang sangat variatif dan multidisipliner.

Sosok Indonesia seperti digambarkan diatas adalah wujud kegagalan administrasi negara  yang kemudian memunculkan berbagai tuntutan untuk mereformasinya. Meskipun tuntutan reformasi secara internal (dari dalam negara) terus menyeruak, perubahan lebih cenderung terjadi akibat adanya kekuatan eksternal (lembaga-lembaga internasional) yang bersifat memaksa. Dengan kata lain, perubahan administrasi negara Indonesia lebih disebabkan oleh tekanan global dengan sejumlah kepentingan yang bersifat timbal balik. Tidak dapat dipungkiri perangkap hutang luar negeri Indonesia tidak memberikan ruang bagi administrasi negara untuk bergerak lebih leluasa melakukan perubahan dan inovasi dalam struktur kelembagaannya, meskipun hal tersebut disadari dan melemahkan peran negara.  Menurut Hoadley, dampak yang paling spektakuler dari proses globalisasi  terhadap era reformasi adalah terbukanya pintu masuk bagi standar-standar internasional, yang sebelumnya melalui isu penekanan seperti efisiensi, kejujuran-anti korupsi, dan demokrasi.[5]

Administrasi negara Indonesia dengan fenomena tersebut, hampir setiap waktu diulas dan akan terus dibeberkan sebagai citra buruk pemerintah, jika negara dengan segenap otoritas yang dimilikinya belum mampu memenuhi tuntutan kesejahteraan dan hak warga negaranya serta belum dapat mengoptimalkan perannya. Dan hal ini menjadi tantangan bagi akademisi dan para pemikir negara untuk dapat menggagas konsep yang ideal bagi administrasi negara di Indonesia.

 

Menemukan Alternatif

Menjadi menarik dan penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek kekuatan negara yang perlu diinternalisasi, diperkuat dan dikembangkan untuk menghasilkan pencapaian optimal fungsi-fungsi negara. Dan hal ini menjadi lebih bijak jika solusinya dikembalikan pada negara sendiri mengingat konteks sejarah, politik, kultur sosial dan ekonomi serta potensi geografis yang berbeda. Disamping itu berbagai konsep global yang juga memegang peran penting dalam mengubah wajah administrasi negara Indonesia tidak dapat diabaikan.

Namunpun demikian, alternatif yang terbaik adalah memahami kelemahan dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan birokrasi untuk kemudian merumuskan solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Era reformasi atau periode transisi merupakan situasi tersulit yang harus dihadapi oleh para pemikir administrasi negara dan administrator (penyelenggara) negara sendiri. Dilemma optimistik dan pesimistik pencarian alternatif tersebut terletak pada tantangan untuk menghancurkan nilai-nilai negatif yang ada dalam tubuh administrasi negara, layaknya upaya mematikan kanker yang menggerogoti tubuh birokrasi dan di lain hal terkait dengan solusi atau alternatif pada implementasi administrasi negara di Indonesia.

Penghambatan “kanker” administrasi mestinya dimulai dari memperkuat peran lembaga peradilan dalam menangani kasus-kasus penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Berbagai kasus seperti, Kasus Bank Century, penggelapan pajak oleh Gayus, dan beberapa kasus lainnya  harus dapat diselesaikan secara hukum sesuai perundang-undangan tindak pidana atau perdata tanpa harus dipolitisir oleh elit-elit tertentu. Hal ini berarti, lembaga peradilan harus independen dan bebas dari nilai-nilai kompromi ataupun KKN.

Dalam konteks Indonesia, otoritas kebijakan telah banyak diwujudkan dan hampir telah mengakomodir seluruh lingkup fungsi negara. Namun dalam tahap implementasinya belum dapat dioptimalkan secara menyeluruh. Beberapa alternatif yang telah ditemukan, diantaranya yaitu :

  1. Peningkatan kapasitas negara melalui pemberdayaan birokrasi

Menurut konsep NPM, pelaksanaan administrasi harus berfokus pada klien yang dalam hal ini masyarakat. Konsep dasarnya adalah peran pemerintah sebagai pengarah yang asumsinya berasal dari paham neo-liberal (desentralisasi, korporasi, privatisasi, dan sebagainya). Konsep ini kemudian beralih pada konsep NPS yang titik tekannya pada melayani bukan sekedar mengarahkan. Hal ini berarti Kinerja kerja birokrasi pemerintah harus bersaing dengan pola-pola yang berkembang dalam organisasi swasta yang bisa menjadikannya berhasil mengambil peran dalam masyarakat. Kinerja tersebut terkait dengan profesionalisme dan reward (penghargaan) dalam birokrasi, mulai dari elit/pejabat atas hingga pada street level Bureaucracy (birokrasi tingkat bawah).

 

Pada tataran birokrasi Indonesia, mewujudkan konsep NPS membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit karena konteks budaya birokrasi yang sangat berbeda dengan asal konsep tersebut (Eropa dan Amerika). Mungkin akan membutuhkan ketekunan dan kecermatan melalui sistem pendidikan dan pembinaan/pelatihan yang mampu menggali partisipasi dan mengembangkan keahlian administratif para birokrat yang ada. Perubahan yang diharapkan adalah sikap atau prilaku birokrasi yang mengarah pada nilai-nilai positif, seperti jujur, tanggap, kreatif dan antisipatif.

 

  1. Peningkatan kapasitas negara melalui kontrol masyarakat

Pengawasan kelembagaan sangat dibutuhkan sebagai sebuah upaya perbaikan kinerja birokrasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi negara berlangsung secara internal yakni oleh lembaga publik sendiri dan secara eksternal oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Besarnya peran masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan merupakan sebuah proses transformasi sosial menuju masyarakat madani sehingga dalam mewujudkan peran tersebut, masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan untuk memahami lingkup-lingkup dimana negara mengambil peranan.

 

Di Indonesia, telah ada lembaga Onbudsman sebagai tempat pengaduan masyarakat terutama dalam hal pelayanan. Namun masih banyak yang belum memanfaatkannya disebabkan sensitifitas masyarakat yang masih kurang ataupun program-program yang belum tersosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Padahal dengan otoritas sebagai hak kunci pemerintah terhadap masyarakat semestinya dimanfaatkan optimal untuk memberikan sosialisasi seputar kegiatan yang berlangsung dalam tubuh pemerintah/birokrasi.

 

Kontrol masyarakat juga merupakan upaya memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).Hal ini berarti masyarakat akan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan dalam tata pemerintahan. Pola Bottom-Up berupa kontrol masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap optimalisasi peran negara yang bukan hanya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat termasuk pemerintah tetapi akan mudah untuk mendapat legitimasi secara global.

Memang menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan kapasitas negara sebab akan berhadapan dengan sejumlah perbedaan kepentingan dan situasi. Dibutuhkan politik will dan komitmen yang kuat dari pemerintah sebagai agent of change untuk mewujudkannya. Di lain hal, adanya keterlibatan/partisipasi masyarakat sebagai hasil dari pengintegrasian peran pengawasan terhadap administrasi negara, akan berpengaruh pada peran negara dan mencirikan suatu proses menuju masyarakat sipil.

Dalam konsep good governance, pemerintah, masyarakat dan swasta tidak terpisahkan dalam konteks pemerintahan sebuah negara. Interaksi antara ketiga unsur tersebut akan menentukan kualitas dan kapasitas peran yang dijalankan negara. Namun dalam mengarahkan hal tersebut pertimbangan internal (kultural) dan eksternal (konsep dan isu-isu internasional) adalah hal tidak boleh diabaikan. Tatanan administrasi negara harus dibebaskan dari kepentingan yang bersifat parsial atau hanya menguntungkan pihak tertentu saja serta konsistensinya harus diletakkan pada prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Fukuyama, Francis, 2005, Memperkuat Negara  : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21, PT.Gramedia : Jakarta

Hoadley, Mason C, 2006, Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia : antara Kultur Lokal dan Struktur Barat, Graha Ilmu : Yogyakarta

Jeddawi, Murti, Dr, 2008, Reformasi Birokrasi, Kelembagaan, & Pembinaan PNS, Total Media : Yogyakarta.

Putra, Fadillah, 2009, Senjakala Good Governance, Averroes Press : Malang

Santoso, Priyo Budi, 1993, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Rajawali Press : Jakarta

Suharto, Edi, 2008, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta : Bandung.

 

 


[1] Untuk penjabaran fungsi-fungsi tersebut, lihat : Francis Fukuyama, Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21,Jakarta : Gramedia, 2005,hal.9

[2] Priyo Budi Santoso, Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Jakarta : Rajawali Press, 1993,hal. 30-31

[3] Mason C.Hoadley, Quo Vadis Administrasi Negara Indonesia : antara Kultur Lokal dan Struktur Barat, Graha Ilmu : Yogyakarta,2006 hal.13

[4] Op.Cit. hal. 20-29

[5] Op Cit. hal. 221

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: