TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

· Uncategorized
Authors

TUGAS

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

 

MASTER PLAN

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN LAHAT

 

 

 

DI SUSUN OLEH :

AMANLUDIN (NIM : 09010164)

DOSEN PENGASUH : RUSMIN SYAFARI, S. Kom, M.M

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER MANAJEMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

LAHAT

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.           Latar Belakang

 

Perubahan dunia yang begitu cepat serta arus globalisasi semakin meluas menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan informasi yang handal yang mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera. Oleh karena itu informasi sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup bagi masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan memerlukan informasi ketenagakerjaan yang handal, untuk mendukung kegiatan operasional maupun untuk proses pengambil keputusan dengan tepat dan cepat, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bidang ketenagakerjaan. Dengan makin kompleksnya masalah ketenagakerjaan yang berimplikasi terhadap masalah sosial dan stabilitas keamanan, maka menjadi keharusan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan tersebut secara cepat dan tuntas, melalui penyusunan berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka perlu dibangun dan dikembangkan sistem informasi ketenagakerjaan, yang mengacu kepada 5 (lima) pilar sistem informasi ketenagakerjaan yaitu :

  • kebijakan pembangunan dan pengembangan,
  • infrastruktur,
  • sumber daya manusia,
  • aplikasi, dan
  • pengelolaan.

Melalui sistem informasi ini, dapat diakses berbagai informasi ketenagakerjaan secara on line, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.

Melihat betapa luas dan pentingnya informasi di bidang ketenagakerjaan yang harus dikelola dalam suatu Sistem Informasi, maka sudah sepatutnya kegiatan ini dilengkapi dengan suatu rencana yang sifat dan cakupannya global. Rencana seperti ini sangat diperlukan sebagai acuan dan pedoman dalam pembangunan dan pengoperasian sistem.

 

1.2. Tujuan Penyusunan Master Plan

Penyusunan Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan ini, dimaksudkan untuk :

  1. Evaluasi kondisi sistem informasi ketenagakerjaan dan analisis berbagai kekuatan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan saat kini dan masa mendatang.
  2. Penetapan strategi mengenai kebijakan, infrastruktur, sumberdaya manusia, aplikasi dan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.
  3. Penetapan langkah-langkah yang efisien dan efektif untuk penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan di lingkungan Depnakertrans melalui penggalangan kerjasama dengan stakeholder, integrasi sistem, pentahapan pelaksanaan, pengembangan teknologi informasi, sosialisasi dan pemeliharaan sistem informasi ketenagakerjaan.
  4. Sebagai acuan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan di unit kerja yang menangani bidang ketenagakerjaan.
  5. Mempersiapkan program dan rencana pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjasan baik menyangkut kebijakan sistem informasi, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pengembangan aplikasi dan pengelolaan sistem informasi ketenagakerjaan.

1.3. Ruang Lingkup Penyusunan Master Plan

Berdasarkan tujuan penyusunan master plan yang telah diuraikan sebelumnya maka ruang lingkup Master Plan ini meliputi: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Rencana Kegiatan (jangka pendek, menengah, dan panjang). Ruang lingkup kegiatan penyusunan Master Plan mencakup 2 (dua) aspek yaitu :

  1. Mempelajari kondisi yang ada saat ini yang telah dilakukan, dikembangkan untuk Sistem Informasi Ketenagakerjaan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.
  2. Memperhatikan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penyusunan, impelementasi ataupun penyesuaian dalam Master Plan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

KONDISI SAAT INI

 

 

Sistem informasi ketenagakerjaan yang telah dikembangkan sampai saat ini difokuskan kepada dua sasaran. Pertama, adalah manajemen sistem informasi yang ditujukan untuk menyediakan informasi yang memadai bagi pimpinan sebagai bahan dalam perumusan dan pengambilan keputusan/kebijakan (decision support) di bidang ketenagakerjaan. Kedua, adalah sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat (public service).

Manajemen sistem informasi untuk pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan serta pelayanan informasi kepada masyarakat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, meliputi : pengembangan aplikasi, manajemen data, modeling, analisis statistik, perencanaan, penyusunan, data base dan konsolidasi data. Produk informasi untuk pengambilan keputusan/kebijakan pimpinan dibangun dalam suatu sistem tertutup yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat, melainkan semata-mata adalah untuk kepentingan pengambil kebijakan. Sedangkan produk informasi yang dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat telah dikembangkan pembangunan situs yang dapat diakses langsung melalui internet oleh masyarakat dengan alamat situs: http :// www. depnaker. go.id

2.1 Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Sistem Informasi Ketenagakerjaan selama ini dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah merupakan ujung tombak dari sebuah sistem informasi. Adapun kondisi yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat adalah  sebagai berikut :

v     Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang berasal dari internal ex unit Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat. Pengumpulan data primer dilakukan di tingkat ex Kantor Dinas Tenaga Kerja, Unit Pelaksana Teknis (Balai Latihan Pengembangan Produktivitas Daerah, Balai AKAN, P4D) dalam bentuk administrative record. Data sekunder dikumpulkan melalui Instansi yang menangani masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Lahat berupa laporan rekapitulasi.

v     Data sekunder juga diperoleh dari instansi pemerintah lainnya, seperti: Badan Pusat Statistik, Depdiknas, dan lain-lain.

v     Instansi yang menangani ketenagakerjaan di tingkat unit kerja sebagai ujung tombak pengumpulan data primer kurang mendapatkan perhatian yang memadai dan hal ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap kualitas data.

 

2.1.2. Pengolahan data

Data yang terkumpul belum memiliki makna yang berarti bagi publik dan pengambil keputusan. Diperlukan tahapan pengolahan data agar dapat menjadi informasi. Beberapa proses pengolahan data telah dilakukan selama ini, dengan hasil sebagai berikut :

  • Pengolahan data di sebagian besar masih dilakukan secara manual.
  • Pengolahan data sudah dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer. Pada umumnya menggunakan perangkat lunak spreadsheet, namun penggunaan program aplikasi maupun data base masih terbatas dan belum optimal. Di samping itu, manajemen data (storage, maintenance, data retrieval, data security) belum tertata secara rapih.

 

2.1.3. Arus data/Informasi

Informasi yang diperoleh dari pengolahan data tidaklah menjadi berharga jika penyebaran informasi masih belum berjalan mencapai ke targetnya. Sistem arus data/informasi saat ini masih berbentuk sebagai berikut :

v     Arus data/informasi internal mengalir dari bawah ke atas, dari UPT menuju Dinas Tenaga Kerja dan selanjutnya ke Pusat (Ditjen/Direktorat terkait).

v     Arus data/informasi secara horizontal terjadi di tingkat unit kerja. Di tingkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras data/informasi dari masing-masing seksi dikumpulkan pada Subbag Tata Usaha untuk kompilasi menjadi bentuk laporan.

v     Periode penyampaian data/laporan dilakukan secara rutin, yaitu setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Meskipun demikian bilamana terdapat hal-hal yang penting dapat diminta data/informasi dari unit yang bersangkutan secara insidensial sesuai dengan kebutuhan.

v     Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Dinas Tenaga Kerja menjadi lembaga otonom, masing-masing Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi membentuk organisasinya masing-masing. Pertukaran data/informasi dengan pihak lain relatif masih sedikit, sebagian besar dilakukan antar instansi dan lintas sektoral di lingkungan pemerintah, sedangkan ke pihak publik dan internasional masih sangat kurang. Data/informasi disajikan dalam bentuk tercetak.

 

2.1 .4. Penyajian Informasi

Penyajian informasi menjadikan hal yang penting untuk memudahakan dalam pengaksesan dan pemahaman informasi.Pada saat ini berbagai usaha telah dilakukan sebagai berikut :

v     Informasi pada umumnya disajikan dalam bentuk buku laporan dan publikasi data statistik.

v     Penyajian data/informasi sebagian besar untuk keperluan pemerintah, sedangkan untuk pelayanan masyarakat relative masih kurang.

v     Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, ex Depnaker Pusat telah memiliki Homepage dengan alamat situs http:// http://www.depnaker.go.id dan saat ini telah digabungkan dengan web Depnakertrans http:// http://www.nakertrans.go.id yang dapat diakses langsung oleh masyarakat umum. Masalah kualitas informasi masih merupakan kelemahan utama.

v     Penyajian informasi melalui situs web cukup mendapat tanggapan dari masyarakat dengan banyaknya komentar, kritik dan saran, terutama mengenai kelengkapan dan kemutakhiran data/informasi yang disajikan.

 

2.1.5. Sumber daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada umumnya merupakan faktor terakhir yang dipertimbangkan pada pengembangan sistem informasi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan potret yang ada sebagai berikut :

ü      Keterbatasan SDM (Sumberdaya Manusia) dalam menangani SIM (Sistem Informasi Manajemen) Ketenagakerjaan merupakan kendala utama. Keberadaan SDM secara kuantitas maupun kualitas masih terbatas pada tingkat programmer, system analyst, data base administrator, data communication specialist, sedangkan untuk tingkat operator dipandang cukup memadai.

ü      Para pegawai umumnya kurang minat dalam menduduki jabatan fungsional Pranata Komputer, karena memerlukan keterampilan khusus dan relatif sulit dalam mendapatkan angka kredit.

ü      Penempatan pegawai di tingkat manajerial dan operasional kurang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.

ü      Pendidikan dan pelatihan untuk tingkat programmer, system analyst, dan sejenisnya dirasakan masih sangat kurang,sedangkan pendidikan dan pelatihan untuk operator dinilai telahmemadai.

2.1.6. Organisasi

Salah satu keberhasilan dari penerapan sistem informasi adalah dukungan organisasi yang baik. Saat ini telah ada bagian yang menangani masalah sistem infomrasi, dengan berbagai kondisi sebagai berikut :

  • Dengan telah dibentuknya Badan Informasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (BIKK), maka fungsi dan tugas pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab BIKK.
  • Di tingkat Direktorat Jenderal, pengelolaan data berada di Bagian PPEL (Penyusunan Program, Evaluasi, dan Laporan) pada Sekretariat Direktorat Jenderal.
  • Di lingkungan BIKK mekanisme kerja di tingkat eselon II kurang ada kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab sehingga banyak kegiatan teknis yang tumpang tindih atau sama sekali tidak tertangani.
  • Di jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi penyelenggaraan informasi ketenagakerjaan kurang adanya koordinasi antar unit eselon.

2.1.7. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Umumnya pada pengembangan sistem informasi, faktor perangkat keras dan perangkat lunak adalah merupakan prioritas tertinggi. Ini dapat dilihat pada sarana yang dimiliki pada perangkat keras dan lunak dibandingkan penunang lainnya, sebagai berikut :

  • Masing-masing unit eselon  telah mengembangkan sistem aplikasi untuk keperluan intern.

 

2.2. Kerjasama dengan Stakeholder

Analisis tentang pentingya peranan stakeholder dari sisi internal dan eksternal merupakan hal yang penting dalam suksesnya sebuah sistem sistem informasi. Fungsi dasar adalah sebagai alur untuk data masuk ataupun sebagai alur keluar untuk pendistribusian data dan informasi. Sayangnya selama ini faktor stakeholder belum dibahas secara mendalam, apalagi sampai ketahap penjalinan kerjasama secara lebih intensif. Hubungan dengan stakeholder yang telah terjalin saat ini adalah berkaitan dengan kebutuhan data makro misalnya kerjasama dengan BPS, BKPM, SPSI, APINDO, APJATI, BI, Dinas Pendidikan Nasional, dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kebutuhan data mikro dijalin hubungan dengan unit teknis di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENGARUH PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

TERHADAP PENYELENGGARAAN

SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

 

 

Dalam dasa warsa terakhir ini, kesadaran penggunaan teknologi informasi di masyarakat semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi di hampir semua bidang kehidupan. Kesadaran akan pentingnya sistem informasi terlihat pula dari penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan yang dikenal dengan Sistem Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja (SIPPTEK). Sistem ini berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional pasar kerja khususnya dalam upaya menyediakan informasi penyediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang perencanaan penyaluran tenaga kerja melalui mekanisma Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), sistem informasi yang dihasilkan dapat juga dijadikan masukan bagi perencanaan pelatihan dan sebagai bahan pembimbingan atau penyuluhan jabatan. Pada saat Indonesia sedang membangun sistem informasi ketenagakerjaan kita dihadapkan kepada perubahan lingkungan strategis, yaitu perubahan dunia yang cepat, persaingan antara negara semakin ketat, serta meluasnya arus global yang menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan informasi secara lebih akurat, tepat, cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Perubahan lingkungan strategis tersebut adalah berupa tantangan dan sekaligus peluang bagi terciptanya sistem informasi ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut :

3.1. Faktor Lingkungan

Perubahan faktor lingkungan dalam penyusunan master plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah sangat beragam. Dari yang bersifat teknologi, kebijakan, organisasi, model bisnis sampai dengan budaya. Untuk melihat semua faktor adalah sangat sulit. Berdasarkan dari berbagai acuan, maka faktor yang dilihat adalah faktor kebijakan dan teknologi sebagai prioritas acuan. Faktor Kebijakan akan dilihat berdasarkan cakupan dari kebijakan yang bersangkutan, faktor tersebut adalah :

3.1.1. Kebijakan Internal Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat

Kebijakan internal adalah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam penerapan master plan teknologi informasi. Beberapa faktor yang langsung terkait adalah :

v     Kepdinnaker No. 28/2007 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

v     Kepdinnakertrans No. 23/2008, Pasal 770 tentang tugas Badan Informasi dan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

v     Kepdinnakertrans No. 23/2008, Pasal 771 tentang fungsi Badan Informasi dan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat.

 

3.1.2. Kebijakan Nasional di Bidang Teknologi Informasi

Sistem Informasi Ketenagakerjaan saat ini masih digunakan sebagian besar untuk keperluan internal di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dengan tuntutan e-Government, maka pertukaran data dan informasi lintas instansi menjadi semakin penting. Dalam rangka menuju kesana, Master Plan disusun dengan memperhatikan beberapa kerangka acuan yang ada di tingkat Nasional. Adapun kebijakan yang dapat dikaitkan adalah sebagai berikut :

  • Nusantara 21 tentang Master Plan untuk infrastruktur penunjang teknologi informasi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan ring archipelago.
  • Telematika tentang Master Plan untuk pengembangan teknologi nformasi nasional.
  • UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, yang merupakan infrasturktur penting dalam pengembangan sarana sistem informasi.
  • Pengembangan Kerangka Teknologi Informasi Nasional (KTIN) yang dikembangkan oleh Bappenas.
  • Kepres No. 50/2000 tentang pembentukan Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
  • Kepres No. 22/1999 tentang Pengembangan Otonomi Daerah.
  • Inpres No. 2/2001 tentang penggunaan komputer dengan aplikasi komputer berbahasa Indonesia.
  • Inpres No. 6/2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika

 

3.1.3. Kebijakan Regional dan Internasional Bidang Teknologi Informasi

Perdagangan regional semakin menuntut untuk dilakukan pertukaran data secara elektronik. Beberapa dokumen tentang kebijakan telah mulai dikeluarkan seperti :

v     The Fourth ASEAN Informal Summit tentang pengembangan dan pemanfaatan e ASEAN oleh negara peserta, dicetuskan di Singapura November 2000.

v     AFTA 2003 tentang perdagangan bebas di lingkungan ASEAN

v     Dokumen-dokumen WTO yang berkaitan dengan teknologi informasi

 

 

 

3.1.4. Teknologi

Perkembangan Teknologi Informasi sangat cepat, sehingga dalam penerapan Master Plan perlu memperhatikan secara bijak. Beberapa data / informasi yang perlu diperhatikan dalam perkembangan teknologi adalah :

v     Standar protokol komunikasi pada Teknologi Informasi.

v     Standar Operatibilitas dan Kompatibilitas.

v     Kecepatan perkembangan teknologi membuat usia hidup (life time) suatu produk teknologi informasi rata-rata tiga tahun.

v     Peningkatan kemampuan komputasi terhadap harga yang relatif semakin ekonomis.

3.2. Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam penyelengaraan sistem informasi ketenagakerjaan adalah bagaimana menyediakan informasi yang handal. Informasi yang handal dimaksud adalah informasi ketenagakerjaan yang jelas dan baku pengertiannya,  mudah, cepat, akurat, aman dan berkualitas dalam perolehan, pengolahan, pengelolaan dan ketersediaannya. Oleh karena itu tantangan pertamanya adalah mewujudkan ketersediaan informasi ketenagakerjaan yang handal dapat dipergunakan. Dengan mengacu kepada beberapa faktor di atas maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang yang terjadi dalam pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan sebagai berikut :

 

3.2.1. Tantangan

v     Organisasi dan Standard Operating Prosedur (SOP) bidang Teknologi Informasi belum tersusun dan terimplementasi secara Optimal.

v     Pembangunan Sistem Informasi masih parsial dan belum terintegrasi secara baik.

v     Pembangunan Sistem Informasi belum mengacu kepada sebuah master plan sistem informasi yang disepakati bersama.

v     Mekanisme pengumpulan data masih lemah.

v     Penerapan Otonomi Daerah perlu diperhatikan untuk mengurangi masalah pada arus data untuk kepentingan nasional.

v     Budaya pemanfaatan Teknologi Informasi masih rendah.

v     Kuantitas dan Kualitas SDM di bidang TI belum memadai

v     Bagian pelaksana Teknologi Informasi dianggap ‘kering’.

v     Dukungan anggaran untuk operasional, pemeliharaan dan pengembangan tidak memadai.

v     Globalisasi dan Bisnis yang semakin menghilangkan batasan negara akan mempengaruhi kebijakan Depnakertrans secara umum ataupun dalam bidang Teknologi Informasi, hal ini mengacu kepada AFTA 2003 dan dokumen-dokumen WTO tentang teknologi informasi.

v     Perkembangan teknologi informasi membuat beberapa perangkat keras dan lunak menjadi mudah tertinggal.

 

3.2.2. Peluang

  • Standard Operating Procedure (SOP) lebih mungkin diselaraskan dengan perubahan Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  • Sistem informasi paling tidak telah dirintis, sehingga perangkat keras, aplikasi dasar dan internet telah dimiliki. Sehingga pembangunan tidak dimulai dari nol, tetapi adalah melakukan prioritas, pengoptimalisasian yang ada, dan visi-misi yang jelas.
  • Pengambilan keputusan secara nasional dan daerah dapat dilakukan lebih baik dengan tersedianya data dan informasi yang berkualitas. Ini didukung dengan terbentuknya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (Kepres No.50/2000), dikembangkannya Kerangka Teknologi Informasi Nasional.
  • Melakukan koordinasi antar bagian pada intern Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pihak instansi terkait, untuk mengetahui, menyetujui, mendukung, mengimplementasikan, mengevaluasi serta menyempurnakan master plan sistem informasi secara berkesinambungan.
  • Ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses informasi terjadi peningkatan, walaupun belum memadai. Kecenderungan seperti ini bisa mendorong pelayanan informasi ketenagakerjaan yang lebih terjangkau, cepat, murah dan berkualitas. Sarana komunikasi sudah mulai diterapkan melihat kepada Nusantara 21, telematika, UU 36/1999.
  • Dengan semangat Otonomi Daerah (Kepres No.22/1999), kualitas dan kuantitas pengumpulan data bukan lagi hanya tanggung jawab pusat, tetapi adalah terdistribusi kepada daerah, tugas pusat adalah melakukan rekapitulasi data dari daerah. Sehingga jika terjadi pengumpulan, pengolahan dan penyebaran data yang tidak memadai, maka ini merupakan tanggung jawab daerah, bukan di Pusat lagi.
  • Mengembangkan pemberdayaan Teknologi Informasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sarananya.
  • Telah tersedia sarana SDM dasar dan pola pengembangan serta pelatihan SDM. Pola ini bisa diterapkan untuk pengembangan SDM bidang teknologi informasi, termasuk hal terkait dalam jenjang struktural dan fungsional serta faktor penunjang lainnya.
  • Merubah paradima dari Cost Center menjadi Profit Center dengan semangat wirausaha profesional tanpa mengabaikan faktor legalitas dan pelayanan masyarakat.
  • Melakukan kebijakan yang selaras agar potensi yang dimiliki oleh Indonesia bisa dijadikan nilai jual yang baik, seperti jumlah penduduk, pelatihan, penanaman modal dan sebagainya. Ini didukung dengan e-ASEAN yang memudahkan pelaksanaan antar negara.
  • Memilih perangkat keras dan lunak yang tepat guna serta tingkat kompitabilitas yang tinggi dengan waktu hidup yang dapat mudah  untuk ditingkatkan. Dengan melihat kebijakan dan kemajuan Teknologi dapat dilakukan strategi yang tepat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

 

 

Sistem Informasi Ketenagakerjaan di masa depan akan dihadapkan dengan perubahan dan perkembangan yang semakin pesat dan bersifat global. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan diterapkannya pola pemerintahan baru di Indonesia yaitu otonomi daerah akan menimbulkan tantangan tersendiri terhadap Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan itu, organisasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan tersebut dituntut untuk dapat segera melakukan konsolidasi sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Langkah awal yang sangat penting bagi setiap organisasi dalam rangka mengadaptasi lingkungannya tersebut adalah dengan merumuskan visi, misi dan strategi yang tepat dan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau landasan gerak organisasi tersebut, seperti yang akan disajikan berikut ini :

4.1. V i s i

Visi merupakan kristalisasi obsesi dan cita-cita ideal yang akan dicapai di masa depan. Kompleksitas masalah ketenagakerjaan yang semakin tinggi dalam berbagai aspek mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap informasi ketenagakerjaan yang memiliki kualitas tinggi. Informasi ketenagakerjaan sedemikian itu akan diperlukan oleh berbagai pihak seperti : angkatan kerja, pengusaha, penyelenggara pendidikan/pelatihan, instansi pemerintah penanggung jawab fungsional pembinaan ketenagakerjaan, perguruan tinggi, peneliti dan masyarakat luas yang berada di dalam maupun di luar negeri. Sehubungan dengan itu, maka visi Sistem Informasi Ketenagakerjaan tersebut adalah :

Menjadi Penyedia Informasi Ketenagakerjaan Yang

Terbaik Bagi Pengguna.

Visi tersebut diatas harus disosialisasikan kepada seluruh jajaran organisasi sehingga semua anggota organisasi menjadi paham dan memiliki komitmen yang kuat secara bersama-sama untuk mewujudkan visi tersebut.

4.2. M i s i

Misi merupakan tugas pokok Sistem Informasi Ketenagakerjaan sehari-hari. Pelaksanaan misi adalah suatu kewajiban dalam rangka pencapaian visi. Dengan kata lain, misi adalah tugas utama yang harus senantiasa dilaksanakan secara terus menerus dan konsisten. Dalam kaitannya dengan tugas ketenagakerjaan, Sistem ini harus mampu mengemban tugas-tugas pengelolaan input, pengelolaan proses dan pengelolaan output dengan derajat yang sama baiknya. Sehubungan dengan itu, maka yang menjadi misi Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah :

Mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh sistem

yang tersebar/ terdistribusi ke dalam sistem informasi

ketenagkerjaan yang terpadu dan aman.

 

Dengan uraian sebagai berikut :

v     Mengumpulkan data ketenagakerjaan dari berbagai aspek dan sumber data melalui prosedur yang mudah, cermat, murah dan terpercaya, serta mengorganisasikannya sedemikian rupa sehingga mudah dikelola dan diakses oleh mereka yang membutuhkan.

v     Mengolah data terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan sehingga menjadi informasi dan pengetahuan (knowlegde) yang dimanfaatkan oleh siapa saja yang membutuhkan.

v     Meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi ketenagakerjaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan instansi yang berkepentingan.

v     Melakukan upaya sosialisasi gagasan sistem informasi ketenagakerjaan terpadu secara intensif dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan kultur masyarakat informasi.

v     Mendistribusikan data, informasi dan pengetahuan terkait dengan permasalahan ketenagakerjaan kepada pemerintah sebagai bahan analisis dari kajian untuk melahirkan kebijakan yang berkualitas.

 

 

 

 

 

4.3. Tujuan dan Sasaran

4.3.1. Tujuan

Tujuan Master Plan Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah :

v     Sebagai pedoman dan acuan yang lebih sesuai dalam membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang berkualitas dengan model terintegrasi, tersebar, terkoordinas dan aman.

v     Sebagai langkah yang efisien dan efektif untuk membangun dan mengembangkan  sistem informasi ketenagakerjaan di setiap unit kerja yang menangani tugas ketenagakerjaan di pusat.

v     Sebagai rambu-rambu tentang arah dan cara pembangunan/pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan.

4.3.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan di masa yang akan datang adalah :

  • Jangka Pendek
  • Terbentuknya landasan hukum dan peraturan yang jelas dan rasional guna mendukung lancarnya pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
  • Tersedianya infrastruktur dasar Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
  • ersedianya SDMI ketenagakerjaan yang cakap dan profesional.
  • Tersedianyan standard atau bakuan, baik dalam pelaksanaan, pengembangan sistem informasi
  • Tersedianya aplikasi-aplikasi guna mendukung substansisubstansi ketenagakerjaan yang penting dan mendesak.

Jangka Menengah  :

  • Tersusunnya organisasi dan manajemen Sistem Informasi Ketenagakerjaan yang dipahami dan dilaksanakan semua pihak terkait dijajaran Dinnakertrans guna mendukung berjalan lancarnya sistem informasi ketenagakerjaan di Dinnakertrans.
  • Tersusun dan berjalan lancarnya mekanisme dan sistem alir data ketenagakerjaan dari sumber data (internal maupun eksternal) guna mendukung tersedianya data yang lengkap, akurat, cepat dan mutahir.
  • Meningkatnya jangkauan dan kecepatan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan.

Jangka Panjang :

  • Tercapainya optimasi cakupan data ketenagakerjaan minimal mencapai 70 % dari jumlah pencari dengan keterlambatan maksimum 3 bulan.

4.4. Strategi Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah pokok/kunci yang akan ditempuh namun membawa dampak besar dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan misi dan pencapaian visi untuk jangka panjang. Berbeda dengan visi dan misi yang bersifat relatif permanen, maka pilihan strategi bersifat lebih fleksibel sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan waktu (jangka pendek, menengah dan panjang). Strategi kebijakan dalam pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan ke depan mengacu kepada lima pilar utama yakni :

v     Kebijakan peraturan/ perundangan

v     Infrastruktur

v     Sumberdaya Manusia

v     Aplikasi

v     Pengelolaan sistem informasi.

4.4.1. Kebijakan Peraturan/Perundangan

Agar Sistem Informasi Ketenagakerjaan dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu adanya dukungan dan pemahaman dari Top Management, serta adanya aturan internal yang jelas dan nyata (applicable) yang dipahami dan ditaati serta dilaksanakan secara konsisten oleh para pelaku yang terlibat dalam sistem informasi ketenagakerjaan di jajaran Disnakertrans. Perangkat aturan dimaksud dimulai dari Peraturan Daerah sebagai landasan hukum hingga peraturan-peraturan yang lebih rendah seperti standar operasi dan prosedur. Sedangkan ke luar, dilakukan penggalangan kerjasama dengan daerah dan para stakeholder melalui semacam kesepakatan kerja sama.

4.4.2. Infrastruktur

Strategi di bidang infrastruktur dilakukan melalui pendekatan pembangunan infrastruktur dasar dan optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah dimiliki. Pembangunan infrastruktur diusahakan dilakukan dengan metode kemitraan saling menguntungkan dengan stakeholder atau institusi yang kompeten dengan tetap berada pada koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Langkah strategi tersebut merupakan strategi jangka pendek.

4.4.3. Sumberdaya Manusia

Strategi pembinaan dan pengembangan SDM ditujukan pada dua kelompok yang berkaitan dengan sistem informasi. Pertama, bagi para manajemen dalam jangka pendek adalah menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap pentingnya sistem informasi hingga akhirnya menjadikan kepedulian (awareness) bahwa sistem informasi merupakan suatu kebutuhan. Kedua, bagi pengelola dan teknisi sistem informasi, strategi dalam jangka pendek dan menengah adalah melakukan peningkatan dan pembinaan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat internal dan inhouse training bekerja sama dengan lembaga pendidikan di bidang manajemen dan teknologi informatika. Untuk jangka panjang perlu re-training seiring dengan perkembangan teknologi informatika, pendidikan formal di bidang teknologi informatika, serta pola karir yang jelas dan terarah.

 

4.4.4. Aplikasi

Di bidang aplikasi, strategi jangka pendek ditekankan pada pembangunan dan pengembangan aplikasi-aplikasi yang dari segi kebutuhan informasi maupun pemecahan masalah merupakan hal yang kritis dan mendesak dan memiliki nilai solusi yang ekonomis. Dalam jangka pendek pembangunan aplikasi masih memerlukan bantuan dan kerjasama dari keahlian di luar Disnakertrans sambil dilakukan alih pengetahuan dan ketrampilan. Selanjutnya dalam jangka menengah, lebih ditekankan pada pengembangan mandiri.

4.4.5. Pengelolaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Agar sistem informasi yang dibangun berjalan dengan baik maka perlu dikelola dengan baik dan benar, serta terus dikembangkan seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi informatika serta perkembangan kebutuhan pengguna dalam hal ini khususnya para stakeholder. Strategi kebijakan pengelolaan sistem informasi dimaksud terutama mencakup aspek aspek :

  • • Kerja sama dengan stakeholder
  • • Sistem dan jejaring terpadu
  • • Pentahapan pelaksanan dan dukungan biaya
  • • Pengembangan teknologi informasi
  • • Sosialisasi sistem informasi
  • • Pemeliharaan sistem informasi.
  • Kerja sama dengan stakeholder

Stakeholder Sistem Informasi Ketenagakerjaan perlu diketahui dengan jelas. Hal ini penting guna meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada para pengguna informasi secara keseluruhan. Stakeholder tersebut bukan hanya kelompok pengguna informasi, melainkan segenap pihak yang terkait dengan sistem, baik langsung maupun tidak langsung. Tahapan mulai dari input – proses – output pada hakekatnya masing-masing mempunyai stakeholder. Namun demikian, stakeholder tersebut hendaknya diklasifikasikan menurut tingkat urgensi keterlibatannya. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan identifikasikan stakeholder dalam hal ini yang akan menjadi sumber data dan pemanfaat informasi ketenagakerjaan

  • Sistem dan jejaring terpadu

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan dan operasionalisasi sistem yang terpadu dan berkesinambungan namun terdesentralisasi, baik dalam pengertian horizontal (antar unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun secara vertikal (antar daerah dan antar daerah dengan pusat). Keterpaduan tersebut diharapkan akan meliputi interkoneksi elektronik antar sub sistem secara keseluruhan dimana pusat dan daerah mempunyai kewenangan untuk menyebarluaskan output informasi yang mempunyai cakupan sesuai wilayah tanggung jawabnya, dimana pusat memiliki tugas untuk rangkuman nasional sekaligus menjadi koordinator. Hal ini perlu untuk menjamin kualitas dan konsistensi sistem secara keseluruhan sekaligus untuk memelihara integrasi bangsa. Sedangkan desentralisasi dimaksudkan untuk melakukan pengelolaan secara mandiri tanpa bertentangan dengan kepentingan nasional.

  • Tahapan pelaksanan dan dukungan biaya

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan memerlukan proses yang memerlukan waktu, dinamis dan berkesinambungan. Namun demikian, dalam konteks teknis pelaksanaan, perlu ditetapkan tahapantahapan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai seperti telah diuraikan pada bagian awal bab ini. Dalam hal ini pelaksanaan dibagi ke dalam tiga tahap yakni, tahap jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk dapat tercapainya sasaran yang diinginkan melalui pelaksanaan program yang disusun, maka perlu adanya dukungan ketersediaan biaya. Sumber pembiayaan diharapkan dari berbagai sumber yaitu : APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, bantuan pinjaman lunak, hibah, pola kemitraan dengan stakeholder, serta dalam jangka panjang diharapkan menjadi swa dana (profit centre).

  • Pengembangan teknologi informasi

Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan tidak dapat terlepas dari perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu tulang punggung, dengan memperhatikan ketersediaan dan kemampuan dukungan biaya. Pengembangan teknologi meliputi teknologi perangkat keras termasuk komunikasi berbasis jaringan komputer, serta teknologi perangkat lunak.

  • Sosialisasi sistem informasi

Sasaran Sistem Informasi Ketenagakerjaan dinilai berhasil apabila sistem informasi tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh stakeholder dan mereka merasa puas terhadapnya. Selain untuk memperkenalkan diri, sosialisasi dimaksudkan pula untuk mendapatkan umpan balik untuk peningkatan kinerja dan mutu pelayanan. Untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan, maka perlu disosialisasikan melalui metode dan berbagai teknologi media yang mungkin. Sosialisasi internal Disnakertrans dilakukan melalui keputusan atau instruksi Kepala Dinas, forum rapat pimpinan dan sejenis, program-program diklat kedinasan maupun nonkedinasan, serta bimbingan teknis. Sosialisasi keluar (eksternal) dilakukan melalui jaringan komputer seperti website NakertransNet dan linkage ke website lain baik pemerintah maupun non-pemerintah akan merupakan proposri semakin besar untuk menekankan kepada efisiensi, ekonomis dan kualitas data. Walaupun media masa elektronik dan cetak termasuk leaflet, buku poster dan sebagainya tetap dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.

  • Pemeliharaan sistem informasi

Meningkatkan pemeliharaan dan perawatan Sistem Informasi Ketenagakerjaan secara keseluruhan yang meliputi semua komponen atau aspek yang terlibat seperti sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data dan lain sebagainya. Strategi ini sangat penting guna menjamin kelancaran operasional yang optimal dan berkesinambungan. Faktor pembinaan kemampuan SDM merupakan prioritas, sehingga dalam jangka panjang secara mandiri mampu melakukan pemeliharaan dan menjawab problem yang terjadi pada perangkat keras, perangkat lunak dan data.dengan cepat dan baik. Dalam rangka pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan perlu diterapkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengoranisasian, penyusunan staf, pengkoordinasian, pengarahan/pembinaan dan pengendalian.

  • Perencanaan : menyangkut penetapan kesepakatan tentang tujuan dan kebijakan, prosedur dan programprogram.
  • Pengorganisasian : menyangkut pengelompokan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dan menetapkan bentuk serta hubungan keorganisasian untuk menjalankannya, serta penetapan mekanisme dan standar operasi dan prosedur.
  • Penyusunan Staf : menyangkut pemilihan, penempatan dan pelatihan staf untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan sistem informasi ketenagakerjaan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan uraian pekerjaan spesifikasi jabatan yang berkaitan dengan teknis komputer dan analisis data ketenagakerjaan, serta kualifikasi untuk pemangkuan pekerjaan/jabatan struktural, non struktural dan fungsiona, serta karir ke masa depan.
  • Pengkoordinasian : berkaitan dengan kegiatan penjadwalan kegiatan-kegiatan dalam urutan-urutan pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan perangkat keras, lunak dan aplikasi sistem informasi ketenagakerjaan yang akan dibangun dan dikembangkan, termasuk pengkomunikasian perubahan kebutuhan yang didukung oleh teknologi informasi yang berkembang.
  • Pengarahan : menyangkut kepemimpinan, pemberian pedoman, pengarahan dan pemotivasian staf dalam organisasi.
  • Pengendalian : menyangkut pengukuran prestasi dan penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengaturan dan perbaikan kegiatan atau perbaikan kebijakan, prosedur dan program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

PROGRAM DAN RENCANA PELAKSANAAN

 

 

5.1. Program Penyusunan Kebijakan Sistem Informasi

Dalam program penyusunan untuk kebijakan tentang system informasi sangat memerlukan dukungan Top Management guna kepentingan intern Disnakertrans maupun ekstern yang dapat menjamin kerja sama dengan dunia usaha.

Jangka Pendek

1. SK Bupati

Sistem Informasi yang ada adalah merupakan suatu sarana yang mempunyai ragam kegunaan begitu komplek dan memerlukan pemahaman yang terus menerus terutama  dalam mendukung kegiatan administrasi maupun informasi untuk kebijakan. Untuk itu dibutuhkan Surat Keputusan yang memayungi, mendukung serta menempatkan sistem informasi sebagai sarana untuk meningkatkan misi Disnakertrans dan sekaligus layanan dan kontrol dari masyarakat.

2. Standar Operatibility

Dalam upaya mendayagunakan komputer yang tersebar saat ini diperlukan adanya standar bakuan yang harus tersedia yang mencakup format data dan pertukarannya, perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi dan pengembangannya.

3. Standar Operasi dan Prosedur (SOP)

Guna menjaga kontinuitas dari informasi yang dihasilkan perlu dibuat kesepakatan untuk mengatur hubungan kerja sama dari unit penyedia data dengan unit informasi khususnya dalam hal pengaturan pertukaran data dan informasi melalui media elektronik/jaringan ditingkat pusat serta memperhatikan otorisasi daerah.

4. Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi

Dengan terbukanya informasi melalui jaringan maka keamanan data menjadi hal serius yang harus diperhatikan.

v     Pendifinisian kebijakan keamanan, akses dan terminologi kerahasaiaan / jaminan data.

v     Harus disediakan infrastruktur untuk melakukan backup serta dibuat jadual untuk kegiatan tersebut termasuk peremajaan data/recovery terhadap data.

v     Untuk keamanan serta kewenangan akses terhadap informasi perlu dibuat lapisan tingkatan password menurut kewenangan pengguna informasi.

v     Setiap informasi yang dihasilkan harus menyebutkan unit penyedia atau penanggung jawab yang jelas.

5. Detail Master Plan

Master Plan yang tersedia harus dijabarkan lebih jauh kedalam Detail Plan agar dapat direalisasikan sesuai dengan jadual yang direncanakan.

Jangka Menengah

1. Implementasi Organisasi SOP

Untuk mendukung penerapan SOP kedalam organisasi maka dilakukan gerakan untuk mengimplementasikannya.

Jangka Panjang

2. Cost Center menjadi Profit Center

Melakukan perubahan dimana selama ini bila terjadi suatu kegiatan dibentuk maka secara otomatis mengakibatkan dukungan biaya. Dimasa mendatang kegiatan system informasi diupayakan dapat memberikan pemasukan yang dapat digunakan untuk kelangsungan pengelolaan system informasi.

5.2. Program Pengembangan Infrastruktur

Jangka Pendek

1. Optimasi Perangkat Keras di Pusat

Perangkat keras yang dimiliki oleh masing-masing unit kiranya dapat dimaksimalkan penggunannya mengingat bahwa negara kita belum dapat mendukung pengadaan sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan cara mengoptimalkan peralatan yang ada perlu diupayakan secara maksimal penggunannya sambil menunggu studi kelayakan untuk rencana pengembangan.

 

 

2. Optimasi Perangkat Lunak di Pusat

Pemanfaatan aplikasi perangkat lunak dan operating system alternatif, yang memberikan fungsi sama, tetapi tidak menuntut perangkat keras yang besar serta harga perangkat lunak yangekonomis.

3. Optimasi Internet

Dalam mengantisipasi penyajian informasi melalui internet maka infra struktur yang tersedia perlu pengkajian yang dalam serta perencanaan untuk pengembangan sehingga akses kedalam maupun keluar menjadi cepat dan lancar.

Jangka Menengah

1. Penyempurnaan Backbone di Pusat

Jaringan yang ada di Pusat sebaiknya dapat mengantisipasi penambahan pengguna baru, dimana jalur yang tersedia perlu direncanakan untuk fasilitas yang lebih baik untuk di pusat server.

2. Optimasi Perangkat Keras di Daerah

Guna menjamin hubungan secara kelembagaan secara elektronik, maka infrastruktur di Daerah harus dikembangkan. Hal ini sangat perlu diperhatikan sehubungan untuk akses melalui internet peralatan yang ada harus pula mengikuti sesuai dengan standar spesifikasi yang berlaku.

 

 

 

3. Koneksi Internet di Daerah

Seperti poin 2 diatas koneksi ke internet sudah merupakan kebutuhan sehingga untuk menjamin hubungan tersebut perlu dijaga kontinuitas serta pengembangannya.

Jangka Panjang

1. Otomasi Pemasukan Data

Pada tahap ini diperkirakan layanan untuk masyarakat semakin meningkat, sehingga agar dapat memberikan layanan yang prima diperlukan infra struktur yang mengarah pada otomasi pemasukan data sehingga proses pemasukan data dapat dipersingkat waktunya serta dijamin validasinya.

2. Peremajaan dan Pengembangan Perangkat Keras

Untuk menjaga kontinuitas data dan informasi perlu dukungan perangkat keras yang memadai dan untuk itu peralatan yang ada perlu diupayakan untuk dilakukan peremajaan sesuai dengan perkembangan teknologi dengan memperhatikan kebutuhan, selain itu juga pemeliharaan bagi perangkat keras yang masih valid perlu dilakukan.

3. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan

Infra struktur bagi jaringan merupakan jantung bagi informasi intranet maupun internet, untuk itu pemeliharaan dan pengembangan baik perangkat keras maupun perangkat lunak perlu mendapat prioritas serta harus direncanakan secara baik dan berkwalitas.

 

5.3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Informasi

Jangka Pendek

1. Membudayakan Penggunaan Komputer

Penggunaan komputer sebagai sarana guna menunjang kegiatan sehari-hari perkantoran membutuhkan waktu untuk sosialisasi, untuk itu penggunaan komputer harus bergeser dari pemahaman pribadi/khusus kepada alat yang dapat digunakan bagi semua orang. Pemahaman ekslusif harus digeser pada pengertian sebagai alat yang perlu untuk digunakan untuk semua orang sehingga dalam waktu yang tidak relatif lama budaya penggunaan komputer telah tersosialisasikan. Pembudayaan komputer untuk kegiatan harian perlu adanya motivasi dan dorongan secara terus menerus dan salah satu pemacu kearah itu adalah peran Pimpinan yang harus dapat menjadi leader serta merupakan prioritas utama bagi sosialisasi penggunaan tersebut seperti melalui dokumen, buku, penerbitan.

2. Pelatihan Pengelola Internet & Intranet

Untuk dapat menjaga informasi yang tersaji melalui media elektronik, maka pengetahuan yang berhubungan dengan Markup Language (seperti HTML, DHTML, XML), Desain Graphic untuk WEB perlu diberikan bagi para pengelola internet dan intranet.

 

 

 

Jangka Menengah

1. Pelatihan Pengembangan Aplikasi

Pelatihan ini bertujuan bagi para pengelola aplikasi agar setiap aplikasi yang mengalami perubahan/peremajaan dapat diikuti dan dilaksanakan oleh pengelola dengan baik.

2. Jabatan & Reward

Bagi para pengelola komputer maupun aplikasi perlu dipersiapkan untuk jabatan-jabatan fungsional yang mendukung kegiatan sehari-hari serta memberikan dukungan finansial yang memadai.

Jangka Panjang

1. Retraining

Untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dibidang perangkat keras maupun  perangkat lunak serta teknologi jaringan dan internet, maka secara periodik perlu direncanakan pelatihan/bimbingan untuk refreshing khusus bidang Teknologi Informasi.

2. Pendidikan Formal Bidang TI

Dalam rangka mendukung sistem informasi serta untuk mengantisipasi kemajuan teknologi informasi, maka secara terencana perlu disiapkan tenaga pengelola melalui pendidikan formal.

 

 

 

5.4. Program Pengembangan Aplikasi

Jangka Pendek

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan prioritas yang harus segera dibangun, dimana masyarakat melalui fasilitas internet yang telah dibangun mengisyaratkan adanya kebutuhan tersebut bagi masyarakat. Dengan terbangunnya aplikasi ini diharapkan segala permasalahan yang berhubungan dengan peraturan ataupun hukum ketenagakerjaan dapat diakses secara terbuka dan transparan.

2. Penyempurnaan TKI

Aplikasi TKI yang telah dibangun perlu dikembangkan dalam rangka memberikan kemudahan para pencari kerja ke luar negeri dan mempermudah pengelolaan bagi kebijakan pemerintah, hal ini dapat mengantisipasi kegiatan untuk seluruh indonesia.

3. Penyempurnaan TKA

Dalam mengelola aplikasi TKA di Pusat perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah juga sehubungan dengan OTODA.

4. Informasi Bursa TK

Permasalahan Lowongan dan Pencari kerja sangat erat kaitannya dengan dukungan pelatihan yang dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat pelatihan baik pemerintah maupun swasta. Sehubungan jaringan dengan daerah sehubungan OTODA maka perlu dibangun suatu aplikasi yang dapat mengantisipasi kendala yang ada dengan memperhatikan fasilitas dan prasarana teknologi informasi. Dengan telah tersedianya WARNET hampir disetiap Propinsi dan Kabupaten maka pembangunan aplikasi Bursa Tenaga Kerja dan Pelatihan perlu dibangun dengan menggunakan beberapa daerah percontohan.

5. Aplikasi Database Statistik d

Data statistik yang telah ada dan digunakan sebagai bahan dasar untuk informasi WEB perlu ditingkakan ke arah pembangunan database sehingga informasi yang dihasilkan akan bervariasi dan interaktif.

6. Aplikasi Pelatihan & Sertifikasi

Untuk dapat memberikan informasi tentang Standarisasi Pelatihan serta kekuatan hasil pelatihan menurut standar yang dihasilkan perlu dibangun aplikasi untuk itu. Selain itu fasilitas yang tersedia dalam mendukung standarisasi oleh pemerintah perlu disebarluaskan kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga untuk dapat mengasilkan tenaga kerja yang bermutu sesuai standar dapat dipenuhi dan dicapai.

Jangka Menengah

1. Pengawasan Ketenagakerjaan

Aplikasi yang dapat menunjang tentang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja perlu dibangun untuk dapat melakukan deteksi dini tentang peningkatan pelayanan kepada para pekerja terutama jaminan pekerjaan dan keselamatan kerja.

2. Aplikasi Hasil Penelitian

Hasil-hasil penelitian yang telah dan akan dilaksanakan perlu diinformasikan kepada masyarakat maupun organisasi atau perguruan tinggi dan unit-unit kerja yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan.

3. Aplikasi GIS

Dengan semakin tersedianya aplikasi-aplikasi ketenagakerjaan GIS (Graphic Information System) adalah merupakan suatu aplikasi yang menarik untuk membuat informasi secara tematik terutama dengan menampilkan informasi berupa peta atau gambar. Penekanan dilakukan kepada data.

4. Duplikasi Aplikasi TKA Seluruh Indonesia

Aplikasi TKA yang telah dibangun kiranya dapat direalisir penggunannya untuk seluruh indonesia.

5. Informasi Bursa TK Seluruh Indonesia

Aplikasi informasi Bursa Tenaga Kerja yang telah dibangun perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan bagi propinsi yang bersedia untuk mengembangkan aplikasi ini maka perlu dilakukan replikasi sistem sesuai dengan propinsi atau daerah yang membutuhkan dengan segala peraturan yang ditetapkan.

 

 

Jangka Panjang

1. Pengembangan Semua Aplikasi

Seluruh aplikasi yang telah dibangun memerlukan pemeliharaan serta pemutahiran sesuai dengan kebutuhan akan informasi yang dihasilkan, untuk itu secara berkesinambungan perlu dilakukan pembaharuan.

5.5. Program Pengelolaan Sistem Informasi

Jangka Pendek

1. Muatan WEB Bidang Hukum

Secara bertahap informasi bidang hukum atau perundangan-undangan ketenagakerjaan secara interaktif dapat tersaji kedalam WEB.

2. Muatan WEB Ketenagakerjaan

Secara mutakhir dan berkesinambungan informasi ketenagakerjaan harus dapat tersaji kedalam WEB baik informasi intern maupun ekstern.

3. Penambahan Pemakai Jaringan

Untuk mempercepat sosialisasi penggunaan informasi melalui komputer maka harus diberikan fasilitas untuk menambah pengguna komputer ke dalam jaringan, dengan demikian seluruh fasilitas jaringan dalam intranet dan internet dapat dinikmati dan semakin diminati.

4. Sewa Internet Koneksi

Dengan semakin banyak pengguna jaringan maka fasilitas kecepatan dan ketepatan merupakan kebutuhan yang harus selalu ditingkatkan, untuk itu perlu disiapkan biaya sewa atau memperbesar koneksi internet.

5. Pemeliharaan Perangkat Keras dan Lunak di Pusat

Dalam mengelola sistem informasi peranan biaya perlu direncanakan biaya untuk pemeliharaan perangkat keras dan lunak termasuk para pengelola sistem.

Jangka Menengah

1. Evaluasi Kepuasan Stakeholder

Untuk dapat meningkatkan serta mendeteksi kebutuhan masyarakat maka perlu disusun bahan untuk mengevaluasi kepuasan stakeholder, adapun hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk meningkatkan pelayanan serta mutu dari layanan informasi.

2. Evaluasi Master Plan

Perkembangan teknologi informasi yang didalamnya mengandung teknologi perangkat keras, perangkat lunak, internet serta jaringan komunikasi serta kesepakatan atau kebijakan dari Pemerintah yang terus berkembang akan mempengaruhi Master Plan; untuk itu evaluasi terhadap Master Plan yang ada perlu di kaji ulang.

3. Pemeliharaan Data Berkelanjutan

Informasi yang uptodate adalah merupakan basis dalam pengelolaan data, untuk itu strategi yang tepat dan berkesinambungan perlu digariskan untuk mendukung pemeliharaan dan pengadaan data baik bersumber dari intern maupun ekstern.

 

Jangka Panjang

1. Evaluasi Master Plan

Evaluasi Master Plan secara periodik perlu dilakukan terutama dalam kurun waktu yang panjang. Mengacu kepada kondisi saat ini, paling tidak setiap tiga tahun dilakukan evaluasi terhadap Master Plan.

2. Pemeliharaan Data Berkelanjutan

Pemeliharaan ini sangat perlu mendapat dukungan untuk direalisasikan agar sumber data tetap terjaga dan bermutu.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: