COMMUNITY DEVELOPMENT : Apa dan Bagaimana ??? Oleh : Amaludin, S.IP, MM Dosen STIE Serelo Lahat Berkembangnya konsep Community Development yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (self reliance) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Terlepas dari masih kurangnya pemahaman terhadap konsep CD itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa CD […]

MANAJEMEN STRATEGIK SEKTOR PUBLIK : LANGKAH TEPAT MENUJU GOOD GOVERNANCE Amaludin, S.IP, MM Dosen STIE Serelo Lahat   ABSTRACT This article discuss about strategic management in public sector organization to implement good governance. In the first part will describe the preface. The second part will explain about governance and good governance. In the third part […]

PRAKTEK MONOPOLI DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI Oleh : Amaludin, S.IP, MM Abstraksi Kebijakan pemerintah orde baru dalam bidang ekonomi telah berhasil menumbuhkan korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli perekonomian Indonesia.   Dunia perekonomian dimonopoli oleh beberapa gelintir pengusaha yang mempunyai ikatan romantis dengan penguasa.  Monopoli pasar yang dilakukan oleh pengusaha ternyata tidak diikuti […]

Ilmu Sosial Budaya Dasar  Oleh : Amaludin, S.IP, MM I. Pendahuluan ISBD bukanlah suatu disiplin ilmu tersendiri, melainkan lebih merupakan kajian yang interdisipliner. Mata kuliah ini merupakan sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan […]

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI A. Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian sengketa, cara-cara penyelesaian sengketa dan cara litigasi/Alternative Dispute Resolution (ADR). Melalui bahasan bab ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan sengketa ekonomi dan cara-cara penyelesaian sengketa ekonomi B. Penyajian 1. Pengertian dan Urgensi Alternatif Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui sebuah […]

BAB IX BISNIS INTERNASIONAL   A. Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas tentang jual beli internasional, metode pembayaran internasional, dan imbal beli internasional. Melalui bahasan bab ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pokok bisnis internasional. B. Penyajian 1. Jual Beli Internasional a. Pengertian Jual Beli Internasional Pada prinsipnya jual beli internasional merupakan jual beli biasa, sehingga […]

BAB VIII   ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT A.     Pengertian Menurut UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian pelaku usaha adalah setiap […]

BAB VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL   PENDAHULUAN             Pada bab ini akan di bahas mengenai pengertian hak kekayaan intelektual, sifat-sifat hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak kekayaan intelektual, dan pengaturan hak kekayaan intelektual. Setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa memahami tentang hak kekayaan intelektual.   PENGERTIAN Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum […]

BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN   PENGERTIAN Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan.(Pasal 1 UU Nomor 8 tahun 1999). Konsumen ada dua macam yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah penggunaan atau pemanfaatan […]

BAB V SURAT-SURAT BERHARGA   A. Pendahuluan Dalam dunia bisnis dikenal adanya surat pernyataan yang mencakup Surat Berharga dan Surat yang Berharga. Meskipun sekilas kedua istilah tersebut adalah sama namun kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Surat Berharga memiliki unsur-unsur antara lain sebagai surat bukti tuntutan utang atau tanda bukti hak/piutang, sebagai pembawa hak, […]

BAB IV USAHA KECIL   A. Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian usaha kecil, pengaturan, metode pemberdayaan, dan tentang pola kemitraan. Melalui bahasan bab ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan upaya pengembangan usaha kecil sehingga usaha kecil mampu menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. B. Penyajian 1. Pengertian Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat […]

BAB III BENTUK-BENTUK USAHA   A. Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas tentang bentuk usaha swasta, usaha, usaha Negara dan usaha koperasi sebagai usaha yang menggerakkan perekonomian nasional. Melalui bahasan bab ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan bentukbentuk usaha yang diperbolehkan di Indonesia. B. Penyajian 1. Usaha Swasta Dalam suatu usaha swasta modal usahanya dimiliki seluruhnya […]

BAB II PERJANJIAN/KONTRAK   A. Pendahuluan Pada bab ini akan dibahas tentang pengertian kontrak, pengaturan, asas, bentuk perjanjian, wanprestasi beserta akibatnya, cara penyusunan kontrak dan hapusnya perjanjian. Melalui bahasan dalam bab ini diharapkan mahasiswa mampu menguraikan perjanjian/kontrak sehingga mahasiswa mampu menganalisis sebuah perjanjian/.kontrak. B. Penyajian 1. Pengertian Menurut Subekti, kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa […]

BAB I PENGANTAR HUKUM EKONOMI   A.                 Pendahuluan Pada bab ini, akan dibahas tentang pengertian hukum, pengertian ekonomi, pengertian hukum ekonomi, hubungan hukum ekonomi dan pembangunan, sertasumber-sumber hukum ekonomi. Melalui bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar hukum ekonomi dan memahami pentingnya hukum ekonomi yang akan dijadikan dasar bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan […]

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu […]

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)   Dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun demikian, operasional lembaga ini baru terlaksana pada 5 Oktober 2004, sesuai Keppres Nomor 150 […]

POLITIK DAN ILMU POLITIK By : AMALUDIN, S.IP, MM   Politik, sebuah katayang banyak mengandung  makna, karena politik tidak terlepas dari kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara.  Sebagai bagian dari umat manusia, maka baik secara sadar maupun tidak sadar tiap manusia pasti melakukan kegiatan yang bersifat politik. Atas dasar itu, Aristoteles dalam […]

SILABUS   Mata Kuliah                          : ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI SKS                                        : II (DUA) SKS Program Studi                     : S1/Manajemen Semester                              : III Tahun Akademik                : 2012/2013 Dosen                                    : Amaludin, S.IP, MM                                                   Heryanto, S.Sos                                                       A.     TUJUAN MATAKULIAH Setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa : Menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup hukum […]

TUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN   MASTER PLAN SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LAHAT       DI SUSUN OLEH : AMANLUDIN (NIM : 09010164) DOSEN PENGASUH : RUSMIN SYAFARI, S. Kom, M.M           PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER MANAJEMEN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LAHAT 2009         […]

HUKUM PERJANJIAN Oleh : Amaludin, S.IP, MM   Ditinjau dari Hukum Privat A.     Pengertian Perjanjian Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur : Perbuatan, Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan […]

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN By : Amaludin, S.IP, MM               Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang […]

KOPERASI SIMPAN PINJAM By : AMALUDIN, SIP, MM KESOKOGURUAN Koperasi sebagai wadah pemberdaya ekonomi rakyat, ~ diakui atau tidak sudah semakin redup dan cenderung akan sirna. Padahal para pendiri Republik ini telah memeteraikan koperasi dalam UUD 1945 sebagai bangun usaha yang paling tepat untuk menyelenggarakan perekonomian negara. Kini, cap dan meterai itu sudah lekang. Orde […]

MENANGGULANGI KEMISKINAN DESA By : AMALUDIN, S.IP, MM Dilihat dari kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, strategi dan kebijakan alternatif yang berpihak kepada rakyat miskin, option for the poor menjadi kebutuhan mutlak menanggulangi kemiskinan. Untuk membuat sebuah strategi dan kebijakan alternatif, diperlukan pengetahuan yang memadai tentang penyebab utama kemiskinan masyarakat desa. Strategi dan kebijakan alternatif […]

Pengembangan  Program Pembangunan Perdesaan Oleh : Amaludin, s.ip, mm     PENDAHULUAN   Desa memegang peranan yang strategis dalam proses pembangunan nasional, disamping karena sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di perdesaan, juga karena pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan otonom sejak sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Melalui pemerintahan desa, masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya, […]

  MODUL 1 ILMU POLITIK: RUANG LINGKUP DAN KONSEP Kegiatan Belajar 1 Perkembangan Ilmu Politik Ilmu politik dapat dikatakan sebagai ilmu sosial tertua, apabila dilihat sebagai suatu pembahasan tentang berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun baru sejak abad ke-19 ilmu ini memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian dan ruang lingkup yang jelas dan terinci. Faktor-faktor […]